Breaking News:

Respon KPK Tahu Tubagus Chaeri Wardana Lolos Dari Jerat Pidana Pencucian Uang

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana.

Editor: Anne Maria
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (kanan) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (21/10/2013). Wawan yang ditahan KPK bersama Ketua MK Akil Mochtar, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa Pilkada Banten. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana.

Dalam putusannya, Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada periode 2005-2012, sebagaimana dakwaan komulatif kedua dan ketiga.

Menanggapi putusan hakim tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati vonis yang dijatuhkan hakim.

"Kita semua tentu harus hormati putusan Majelis Hakim," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/7/2020).

Diketahui, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan terhadap Tubagus Chaeri Wardana Chasan atau yang akrab disapa Wawan.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Wawan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp58.25103.859 subsider satu tahun penjara.

Gaji Hengky Kurniawan jadi Wakil Bupati Rp 5 Juta Perbulan, Raffi Ahmad Syok: Jangan Bercanda Bro!

Labrak Suami yang Berduaan dengan Wanita Pelakor, Istri Sah Divonis Bersalah dan Bakal Dipenjara

Majelis Hakim menyatakan Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012.

Namun, Majelis Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan TPPU pada periode 2005-2012.

Majelis Hakim menyebut Jaksa Penuntut KPK tidak bisa membuktikan dugaan TPPU yang dilakukan Wawan.

Menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut hanya menyimpulkan nilai dakwaan tersebut secara global dari proyek-proyek yang diperoleh Wawan dalam kurun tahun 2005 sampai tahun 2012.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved