Mendagri Tito Karnavian Siap Tambah Pasukan Jika Masih Kurang Untuk Musnahkan KKB Papua
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menyikapi serius serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Bahkan, Tito Karnavian mengaku si
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Kelompok Keriminal Bersenjata (KKB) Papua sejauh ini seolah tidak pernah berhenti melakukan genjatan senjata oleh Anggota Militer Indonesia.
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menyikapi serius serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Bahkan, Tito Karnavian mengaku siap menambah pasukan di Papua jika dirasa masih kurang.
• Beredar Video Catherine Wilson Sedang Sakau Diduga Pengaruh Obat, Manajer Angkat Bicara
• DPP PDIP Lebih Pilih Gibran Rakabuming Raka Maju di Pilkada Solo, FX Rudy Sebut Tetap Kecewa
• Pria Ini Nikahi Anak Tirinya Setelah Disetujui Sang Istri, Kini Mereka Sudah Punya Anak
Hal itu tentu saja bertujuan untuk menjaga keamanan di sana dari serangan KKB Papua.
Tito pun menjamin anggota KKB Papua yang kembali ke pangkuan NKRI tak akan ditindak secara hukum dan dijamin kesejahteraannya.
Kecuali, untuk mereka yang memang melanggar hukum.
"Daripada nanti bunuh orang sana, bunuh orang sini akhirnya, kemudian ya penegakan hukum harus kita lakukan.
Bunuh orang, tembak orang, pasti akan ditegakkan hukum karena kita negara hukum," kata Tito melalui keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Mendagri: Kalau Kurang Pasukan di Papua, Kita Tambah'
"Negara tidak boleh kalah dengan siapa pun juga pelanggar hukum, termasuk kelompok bersenjata ini.
Kalau dia bunuh orang ya kita tegakkan, kalau kurang pasukan di organik yang ada di daerah (Papua) kurang ya kita tambah," ucap Tito Karnavian.
Ia menambahkan, pemerintah menaruh perhatian besar dalam membangun dan mensejahterakan Papua.
Untuk itu, ia meminta para anggota KKB Papua kembali ke pangkuan RI dan berperan aktif dalam pembangunan di Papua.
Tito mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan Otonomi Khusus Papua yang akan berakhir pada 2021.
Ia pun meminta para kepala daerah di Papua mengoptimalkan pembangunan di Bumi Cendrawasih dengan dana Otsus yang masih digelontorkan hingga 2021.
