Presiden Filipina Rodrigo Duterte Tolak Latihan Militer Bareng Amerika di Laut China Selatan

TRIBUNBATAM.id - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak bergabung dalam latihan militer di Laut China Selatan bersama Amerika Serikat.

Sikap tegas Duterte bertujuan untuk meredam China sekaligus menjaga jarak dengan Amerika Serikat.

"Presiden memiliki perintah tetap, bahwa kita tidak boleh melibatkan diri dalam latihan angkatan laut di Laut China Selatan, kecuali di perairan nasional kita, [dalam] 12 mil dari pantai kita," kata Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana.

Ketegangan di Laut China Selatan kian memanas setelah Amerika Serikat ikut campur.

Bahkan Amerika Serikat menuding China melanggar hukum teritorial.

Lorenzana mengatakan larangan itu bertujuan untuk menjaga ketegangan di daerah tersebut, di mana kegelisahan telah meningkat di tengah peningkatan tajam dalam patroli dan pengawasan daerah oleh Amerika Serikat. 

• Jet Tempur J-20 China, Si Naga Perkasa Penantang F-22 Amerika, Bandingkan dengan SU-57 Rusia

Analis mengatakan larangan itu merupakan upaya untuk menenangkan China dan menjauhkan Filipina dari sekutu tradisionalnya yakni AS.

Menurut mantan senator Antonio Trillanes yang seorang pensiunan perwira angkatan laut, arahan itu adalah manifestasi yang jelas dari dukungan Filipina terhadap kebijakan luar negeri China di Laut Filipina Barat.

Laut Filipina Barat adalah sebutan resmi pemerintah Filipina untuk bagian timur Laut China Selatan yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. "Arahan ini akan diperhitungkan oleh AS ketika mereka menganalisis keseimbangan kekuasaan di Asia Timur dan Pasifik," kata Trillanes.

Jose Antonio Custodio, seorang analis keamanan dan rekan non-residen dari lembaga think tank Stratbase ADR yang berbasis di Manila, mengatakan langkah itu sesuai dengan pola di mana Duterte telah mengurangi berbagai latihan bersama dengan AS sejak menjadi presiden pada 2016.

Duterte sebelumnya berbicara tentang memutar Filipina ke Beijing dan menjauh dari AS, tetapi kebijakan itu terbukti sangat kontroversial ketika menyangkut Laut China Selatan, di mana Manila dan Beijing memiliki klaim teritorial yang saling bertentangan.

Di bawah pemerintahan Benigno Aquino III sebelumnya, Filipina telah mengajukan kasus yang menentang klaim China di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag. Ia memenangkan kasus ini, dengan putusan pengadilan pada tahun 2016, atau tidak lama sebelum Duterte berkuasa.

Aliansi Indo-Pasifik 

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa membangun aliansi di Indo-Pasifik dengan negara-negara yang berpikiran sama akan menjadi prioritas kritis bagi pemerintahnya.

Hal ini sekaligus memperingatkan langkah militerisasi di wilayah tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Hari ini, Indo-Pasifik adalah pusat kompetisi strategis," kata Morrison kepada Aspen Security Forum, yang mempertemukan para pemimpin pemerintah dan militer bersama para pakar.

"Ketegangan atas klaim teritorial semakin meningkat," ungkapnya.

Australia bulan lalu mengatakan akan meningkatkan pengeluaran pertahanan sebesar 40% selama 10 tahun ke depan, membeli peralatan militer jarak jauh yang akan difokuskan pada kawasan Indo-Pasifik, di mana Beijing dan Canberra bersaing untuk mendapatkan pengaruh.

Ketegangan diplomatik antara China dan Australia baru-baru ini memburuk karena berbagai masalah termasuk seruan Australia untuk penyelidikan internasional tentang asal-usul coronavirus, dan perdebatan tentang undang-undang keamanan nasional baru Cina di Hong Kong.

Pekan lalu, Amerika Serikat dan Australia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi tentang China dan menyepakati perlunya menegakkan tatanan global yang berdasarkan pada peraturan, tetapi Australia menekankan hubungannya dengan China itu penting dan tidak berniat menyakitinya.

Morrison mengatakan pada hari Rabu bahwa kebangkitan China sebagai mitra ekonomi utama merupakan hal yang baik untuk ekonomi global, kawasan Indo-Pasifik dan Australia.

Perdana menteri mengatakan China dan Amerika Serikat bersama-sama memiliki tanggung jawab khusus untuk menghormati hukum internasional dan harus menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

“Ini berarti komitmen untuk interaksi ekonomi berbasis aturan. Baik paksaan maupun pengunduran diri dari sistem internasional adalah jalan ke depan,” kata Morrison.(*)

Sumber: Kontan