Pengamatan Tjahjo Kumolo, Ada 5 Kepala Daerah yang Persiapkan Diri Untuk Berlaga di Pilpres 2024

Petahana Diuntungkan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pandemi virus corona atau Covid-19 saat ini sejatinya menguntungkan sejumlah petahana yang saat ini mengikuti Pilkada 2020.

"Petahana punya kesempatan mempolitisasi bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi untuk kepentingan dukungan Pilkada."

"Apa betul bahwa di era pandemi ini kemungkinan bansos akan menguntungkan petahana? Rasanya, iya," kata Khofifah dalam diskusi virtual yang digelar Minggu (9/8/2020) malam.

Khofifah mengatakan, ada berbagai bansos yang dikirimkan pemerintah pusat untuk penanganan pandemi Covid-19.

Bansos-bansos itu umumnya disalurkan ke warga melalui pemerintah daerah, dengan penanggung jawab bupati hingga wali kota.

Oleh karenanya, kata Khofifah, dalam proses penyaluran ini dimungkinkan bagi kepala daerah menyelipkan pesan-pesan politik tertentu.

"Bahwa di dalam tanggung jawab dia sebagai kepala daerah memang memungkinan dia untuk menyampaikan pesan-pesan bansos ini kepada masyarakat secara langsung," ujarnya.

Khofifah Indar Parawansa menuturkan, di Jawa Timur sendiri ada 19 daerah yang bakal menggelar Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, 2 daerah di antaranya berpotensi diikuti oleh calon petahana.

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawasalu) Jawa Timur, kata Khofifah, sudah banyak ditemukan bansos Covid-19 yang diduga dipolitisasi kepala daerah.

Misalnya, penulisan nama bupati pada amplop bansos, hingga logo pasangan calon kepala daerah di kemasan sembako bansos.

"Ini bungkus sembakonya dikasih logo bahkan, bukan hanya bupati, logo pasangan calonnya," ucap Khofifah.

Menurut Khofifah, hal ini penting untuk segera ditindaklanjuti pihak berwenang. Khofifah pun mengaku dirinya telah mendorong Bawaslu untuk segera merespons laporan-laporan tersebut.

"Saya sampaikan ini sudah harus bottom up process yang melaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota ini juga harus segera di-follow up. Jadi jangan sampai menunggu kemudian ada reaksi dari masyarakat baru kemudian direspon," kata dia.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang dapat mencegah praktik politisasi bantuan sosial oleh petahana Pilkada.

Senada dengan Khofifah, Arif menyebut bahwa petahana berpotensi lebih diuntungkan akibat kemungkinan politisasi bansos ini.

"Kita mendorong terus kepada pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang diharapkan bisa menghindarkan apa yang disebut dengan politisasi bansos di mana anggaran yang berasal dari rakyat baik itu ada di dalam APBN maupun APBD tidak bisa digunakan secara sewenang-wenang," tutur Arif.