ARTIS dan Influencer yang Dicap Tak Punya Hati, Promosikan RUU Cipta Kerja, Minta Maaf di Twitter

TRIBUNBATAM.id - Perhimpunan buruh mencap artis yang sempay mempromosikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tak punya hati.

Sebelumnya ucapan permintaan maaf dari sejumlah artis dan konten kreator marak maaf di Twitter.

Mereka yang meminta maaf sebelumnya mempromosikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Aksi permintaan maaf mereka juga membuat heboh jagat dunia maya beberapa hari terakhir terakhir.

Mereka mempromosikan RUU Cipta Kerja melalui video berdurasi pendek yang diunggah ke akun media sosial dengan tagar #IndonesiaButuhKerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam tindakan influencer dan artis yang mempromosikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Menurut Said, tindakan para pesohor tersebut mencerminkan jika mereka tidak memiliki empati atas perjuangan buruh dan elemen masyarakat yang sejak awal menolak RUU Cipta Kerja.

"Para pesohor itu seperti tidak memiliki hati.

Mereka justru menerima bayaran untuk mengampanyekan RUU Cipta Kerja tanpa memahami isinya yang merugikan rakyat Indonesia," tegas Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2020).

Said pun meminta para publik figur itu jangan kehilangan empati terhadap perjuangan buruh lantaran sudah hidup berkecukupan.

Said mendesak supaya influencer dan artis segera meminta maaf kepada publik atas tindakannya mengkampanyekan RUU Cipta Kerja.

Selain itu, pihaknya juga mengecam tindakan oknum yang memanfaatkan para influencer dan artis untuk membohongi rakyat tentang RUU Cipta kerja.

"Padahal pemerintah dan DPR sudah mengetahui jika penolakan terhadap omnibus law semakin meluas dan masif untuk menolak RUU Cipta Kerja," kata dia.

"KSPI meminta pemerintah tidak menggunakan cara-cara yang tidak beretika dan tidak memiliki sense of crisis," tegas Said.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik juga mengecam tindakan sejumlah influencer dan artis yang mempromosikan RUU Cipta Kerja.

Menurut Taufan, influencer dan artis seharusnya tak menjadi corong kekuasaan secara sepihak dan bisa menyampaikan kepentingan masyarakat.

"Jadi dia tidak sepihak saja menjadi corong dari kekuasaan.

Figur publik kan harusnya menjadi corong dari seluruh kepentingan masyarakat," ujar Taufan dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/8/2020).

Taufan menuturkan, figur publik sebaiknya mengacu pada kepentingan bersama dalam mempromosikan atau mengkampanyekan RUU Cipta Kerja.

Misalnya, mempromosikan untuk kemajuan HAM, pelestarian lingkungan hidup, hingga keadilan dalam distribusi sumber daya alam pertanahan.

Dia meyakini, kegiatan promosi tersebut akan menjadi bumerang.

Sebab, jika RUU Cipta Kerja berhasil disahkan, maka influencer dan artis juga akan terkena dampaknya.

"Karena sebetulnya nanti juga mereka akan dirugikan kalau seandainya ada regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Kita harus melihat itu dari aspek kita sebagai masyarakat," tegas dia.

Belakangan sejumlah influencer dan artis menjadi perbincangan masyarakat lantaran mempromosikan RUU Cipta Kerja melalui akun media sosial mereka.

Permintaan Maaf

Beberapa artis dan konten kreator mendadak menyampaikan maaf di Twitter.

Mereka yang meminta maaf sebelumnya mempromosikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

Aksi permintaan maaf mereka juga membuat heboh jagat dunia maya beberapa hari terakhir.

Mereka sebelumnya mempromosikan RUU tersebut melalui video berdurasi pendek yang diunggah ke akun media sosial dengan tagar #IndonesiaButuhKerja.

Promosi yang dilakukan para artis ini sebelumnya menuai kritik dari warganet.

Warganet menilai para figur publik tak paham perasaan pekerja yang berjuang agar RUU Cipta Kerja tak disahkan.

Adapun figur publik yang sempat mempromosikan RUU Cipta Kerja di antaranya Gritte Agatha, Fitri Tropika, Gading Marten, dan Gisela Anastasia.

Kemudian Ardhito Pramono, Cita Citata, Inul Daratista, Boris Bokir, hingga Gofar Hilman.

RUU Cipta Kerja ditolak pengesahannya oleh kebanyakan pekerja dan organisasi buruh karena dianggap merugikan dan menghilangkan hak-hak pekerja.

Banyak Kritik

Melihat banyak dikritik beberapa artis pun mulai melontarkan permintaan maaf melalui media sosial.

Artis pertama yang meminta maaf adalah penyiar radio Gofar Hilman.

Melalui akun Twitter resminya, Gofar menjelaskan terlebih dahulu awal mula ia menerima tawaran pekerjaan untuk melakukan promosi.

Ia mengaku hanya diminta membuat video kreatif, tetapi dalam arahan yang diberikan tidak disebutkan mengenai promosi produk hukum apa pun.

Gofar juga menegaskan dalam video yang ia buat, sama sekali tidak menyatakan dukungan terhadap RUU ataupun menyinggung pihak tertentu.

"Kesalahan dari gue dan tim, kita tidak melakukan riset yang lebih dalam lagi sebelum dan sesudah menerima pekerjaan," kata Gofar melalui akun media sosialnya, Kamis (13/8/2020).

"Melalui tulisan ini, gue secara pribadi minta maaf, dan ke depannya gue dan tim akan lebih berhati-hati ketika menerima pekerjaan.

Have a good day," lanjut dia.

Setelah Gofar, musisi Ardhito Pramono juga melakukan klarifikasi lewat akun Twitter resminya.

Ardhito mengaku memang mendapat brief untuk melakukan kampanye #IndonesiaButuhKerja.

Namun, dalam brief yang diterima, tidak ada kata-kata Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ia juga mengaku telah menanyakan kepada pihak yang mengurus kerja sama mengenai keterkaitan kampanye dengan politik.

"Saya bertanya apakah ada kepentingan politik tertentu?

Jawaban publicist saya, 'Tidak'.

Tujuannya hanya membuat tenang di tengah pandemi karena akan adanya lapangan pekerjaan nantinya.

Saya diminta membuat tulisan sesuai dengan harapan saya," ungkap Ardhito, Jumat (14/8/2020).

"Saya juga bertanya, apakah ada hubungan dengan Omnibus Law?

Jawabannya, tidak ada.

Saya bertanya karena saya hanya musisi, enggak paham politik dan tidak punya pengetahuan akan isu-isu tersebut sehingga saya tidak ingin digiring ke ranah yang tidak saya pahami," lanjut dia.

Arditho pun meminta maaf atas ketidaktahuannya terkait inti kampanye tersebut ataupun sikap yang dianggap kurang empati pada masyarakat yang sedang berjuang agat RUU Cipta Kerja tidak disahkan.

"Atas permintaan maaf ini, hari ini saya sudah meminta publicist saya untuk mengembalikan pembayaran yang saya terima dari mem-posting tagar #IndonesiaButuhKerja," ungkap Arditho.

Menyusul Ardhito, penyiar radio Adit Insomnia juga memberikan klarifikasi terkait video promosi RUU Cipta Kerja.

Adit mengaku mendapat pekerjaan ini dari teman satu profesinya.

Ia berpikir bahwa ia hanya perlu membuat video yang membuat masyarakat semangat di tengah pandemi Covid-19.

Ia juga mengaku menerima bayaran sekitar Rp 5 juta.

Namun, Adit tidak mengetahui siapa agensi yang mengurus promosi tersebut.

Adit kemudian meminta maaf atas unggahannya terkait #IndonesiaButuhKerja.

Ia juga akan mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima.

"Terutama teman-teman yang kehilangan pekerjaan di saat pandemi.

Dan gue akui ini kesalahan gue, enggak ngecek ulang soal hal ini," ujar Adit melalui akun Twitter resminya, Jumat (14/8/2020).

"Kalau ditanya soal bayaran pun, gue dibayar di bawah rate yang gue ajukan.

Ya karena memang ini project-nya teman, gue pikir begitu," imbuh dia.

Penjelasan Istana

Serangkaian klarifikasi para figur publik itu menjadi bola panas bagi pemerintah.

Menanggapi munculnya isu pemerintah membayar figur publik untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adiansyah angkat bicara.

Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah membayar artis atau influencer untuk mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Saya kira tidak ada ya, setahu saya tidak ada arahan.

Mereka secara spontan kan mendukung RUU Cipta Kerja," kata Donny kepada Kompas.com, Jumat (14/8/2020).

Donny merasa tak ada yang aneh dengan dukungan serentak yang ditunjukkan para artis tersebut.

Sebab dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, Indonesia memang membutuhkan ekosistem yang lebih baik untuk investasi dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan.

Donny pun menyebut bahwa solusinya adalah menggolkan RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

"Saya kira wajar saja kalau banyak artis mendukung program pemerintah, apalagi itu program yang baik," ucap dia.

Hampir Rampung

Di tengah pro dan kontra publik, rupanya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR RI berjalan mulus.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat ini sudah rampung 75 persen.

Dilansir Tribunnews.com, Jumat (14/8/2020), Hendrawan mengatakan, DPR dan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 6.200 daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Memang sudah 75 persen.

Karena kurang lebih dari 8.000 DIM, sudah diselesaikan sekitar 6.200.

Berarti tinggal sekitar 1.800 DIM," kata Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut dia, pada setiap rapat kerja, DPR dan pemerintah dapat membahas 50 hingga 100 poin DIM.

Selama masa reses, DPR dan pemerintah pun terus menggelar rapat kerja untuk membahas RUU Cipta Kerja.

"Kalau setiap hari kerja, bisa diselesaikan 50-100 DIM," tutur Hendrawan.

Dia mengatakan, RUU Cipta Kerja diperkirakan selesai dibahas pada akhir September.

Pengesahannya akan dilakukan segera setelah itu.

"Perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan.

Disahkan sebelum reses 9 Oktober," ujar dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Buruh Sebut Artis yang Promosikan RUU Cipta Kerja Tak Punya Hati dan Saat Artis Ramai-ramai Minta Maaf Usai Promosikan RUU Cipta Kerja...