Peringatan Ulang Tahun ke-22 PAN, Presiden RI Jokowi Ikut Hadir Secara Virtual

Editor: Putri Larasati Anggiawan

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Partai Amanat Nasional ( PAN) merayakan hari ulang tahun hari ini, Minggu (23/8/2020).

PAN diketahui berulang tahun yang ke-22 di 2020 ini.

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi hadir secara virtual di acara peringatan ulang tahunnya.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut PAN sebagai salah satu aktor utama kelahiran reformasi di Indonesia.

" Selamat ulang tahun ke-22, 22 tahun yang lalu, saat bangsa kita memulai langkah yang extraordinary, langkah reformasi, langkah bersama, kesepakatan bersama melakukan perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Jokowi.

Jokowi menambahkan, reformasi yang telah diperjuangkan PAN dan semua pihak harus diperkuat.

• Siswa SMP di Galang Dibunuh di Hari Ulang Tahunnya, Jasad Ditemukan Terikat Dalam Karung

Dengan demikian, kata Presiden, Indonesia bisa mencapai kemajuannya.

Presiden melanjutkan, pandemi Covid-19 menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memperkuat reformasi dengan melakukan langkah-langkah luar biasa.

Ia meminta berbagai budaya kerja lama yang tak efisien dan berbelit-belit harus diubah dengan spirit reformasi.

Dengan demikian, Jokowi berharap masyarakat Indonesia bisa melalui krisis ekonomi dan kesehatan dengan selamat.

"Kita harus bergerak serentak mendobrak semua tantangan dengan melakukan langkah perbaikan yang extraordinary, untuk melakukan lompatan kemajuan menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan," ujar Presiden Jokowi.

Pakai Anggaran Bayar Influencer, Demokrat: Jangan Salahkan Jika Ada Anggapan Jokowi Pentingkan Citra

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemerintah telah menghabiskan anggaran Rp 90,45 miliar untuk jasa influencer sejak 2014.

Temuan tersebut pun mengundang beragam reaksi dari berbagai kalangan.

Satu di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Politikus Demokrat Didik Mukrianto.

Ia pun menyoroti temuan ICW tersebut.

"Cukup mengagetkan apabila benar, sebegitu besar uang rakyat dipergunakan oleh pemerintah untuk membayar influencer," ujar Didik kepada wartawan, Jakarta, Jumat (21/8/2020).

"Kalau demikian adanya dan begitu besarnya dana untuk influencer. Jangan salahkan apabila ada anggapan bahwa pemerintah dan presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyatnya yang kesusahan," sambung Didik.

Didik pun mempertanyakan peran kehumasan yang ada disetiap kementerian dan lembaga, yang memiliki tugas serta kapasitas memsosialisasikan setiap kebijakan pemerintah. 

"Dengan sarana dan sumber daya yang sangat besar tersebut, logikanya pemerintah akan mampu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Apalagi kalau kebijakan dan program pemerintah orientasinya untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya, tanpa influencer rakyat akan mengakses dengan sendirinya," paparnya. 

Ukuran kebijakan dan program yang baik, kata Didik, bukan seberapa capaian infuencer mengendorse setiap produk pemerintah.

Tapi seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dan program tersebut. 

"Contoh yang paling konkrit adalah pada era SBY ketika ada program pro rakyat yang in line dengan kebutuhan rakyat, memori rakyat tidak akan pernah hilang atas kemanfaatan Program pro rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster, yaitu klaster 1 (bantuan dan perlindungan sosial), klaster 2 (Pemberdayaan Masyarakat), Klaster 3 (Kredit Usaha Rakyat), Klaster 4 ( Program Pro Rakyat), " paparnya. 

Menurut Didik, jika benar ada uang negara yang dialokasikan untuk infuencer sedemikian besar, dan disinyalir transparansi dan akuntabilitasnya rendah, maka aparat penegak hukum perlu mengusutnya. 

"KPK segera memulai lagi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan uang negara tidak menguap dan dikorupsi. Demikian juga BPK harus melakukan audit yang mendalam agar uang rakyat tidak dipergunakan untuk kepentingan yang berorientasi kepada kebutuhan yang tidak bermanfaat," ujar Didik.

Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi-Maruf, 18 Menteri Akan Kena Geser, Nadiem Makarim & Prabowo Termasuk?

Kabar reshuffle sejumlah menteri di Kabinet Jokowi-Maruf kian santer terdengar.

Dilansir Tribunbatam.id dari Kontan, setidaknya ada 11 hingga 18 menteri yang disebutkan bakal kena geser.

"Dari info yang diperoleh IPW, sedikitnya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, dilansir oleh  Kontan.co.id.

Neta menjelaskan reshuffle tersebut salah satunya adalah kemungkinan bergesernya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Mengingat adanya program ketahanan pangan yang disebut food estate, membuat kabar bergesernya Prabowo menjadi Menteri Pertanian menjadi kencang.

Belum lagi akan digantinya Panglima TNI Tjahjono dengan Kepala Staf Angkatan Darat Andhika Prakasa.

Panglima TNI juga nantinya akan didampingi oleh Wakil Panglima TNI sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya di sektor pertahanan, sektor ekonomi pun akan tersentuh oleh reshuffle pertama di periode kedua Jokowi sebagai presiden.

Menteri yang akan terkena reshuffle disebutkan oleh Neta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh IPW, setidaknya ada 11 Menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18. Berikut daftarnya :

- Menteri Perhubungan

- Menteri Koperasi

- Menkumham

- Menpora

- Mendikbud

- Menteri Pariwisata

- Menteri Perdagangan

- Menaker

- Mensos

- Menteri Kominfo

- Menkes

- Menteri Perindustrian

- Meneg BUMN

- Menteri Agama

- Kepala Bulog

Neta menyampaikan bahwa jumlah menteri yang berasal dari anggota Polri akan bertambah setelah reshuffle.

Begitu pula menteri dari PDI Perjuangan juga akan bertambah.

Meski begitu nama baru wajah lama disebut akan muncul dalam reshuffle. Nama-nama yang sebelumnya pernah muncul untuk mengisi posisi menteri menguat kembali.

"Seperti AHY putra mantan Presiden SBY dan mantan Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno," jelas Neta.

Pasca pandemi Covid-19 dan new normal akan dijadikan momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi semua kinerja jajaran pemerintahannya.

Sehingga diharapkan setelah Desember 2020 kinerja pemerintah Jokowi jauh lebih baik.

Terutama dalam menata perekonomian maupun keamanan bangsa Indonesia setelah Covid-19.

Neta menambahkan reshuffle akan dilakukan pada akhir bulan Agustus 2020 ini.

Tanggapan istana

Terkait adanya isu reshuffle kabinet Jokowi-Amin ini, pihak istana secara tegas membantahnya.

"Presiden Joko Widodo tidak pernah merencanakan adanya reshuffle kabinet," kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, dalam pernyataannya secara visual kepada Kompas TV, Jumat (21/8/2020).

Menurutnya, kini semua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju sedang bekerja keras untuk menyelesaikan dan menghadapi pandemi Covid-19.

"Baik di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun pemulihan dan transformasi ekonomi. Terima kasih," tutupnya.

(*)

• Hancur Hati Ayah Bunda, Putranya yang Sekolah di SMP Galang Dibunuh di Sungai di Hari Ulang Tahunnya

• Hadiri Pesta Ulang Tahun, Gadis 8 Tahun di Amerika Serikat Tertembak hingga Tewas

• Ben Affleck Rayakan Ulang Tahun Ke-48, Aktris Ana De Armas Beri Hadiah Mewah Motor BMW

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Hadir Secara Virtual di Peringatan Ulang Tahun ke-22 PAN".