Mulai Januari 2021, Pemerintah Bakal Vaksinasi 20 Juta Orang. Utamakan Tenaga Medis dan TNI/Polri

TRIBUNBATAM.id, BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pada Januari 2021 akan dilakukan vaksinasi terhadap terhadap sekira 20 juta warga, diutamakan bagi para tenaga medis, anggota TNI-Polri yang bertugas, dan kelompok rentan Covid-19.

“Pada Desember 2019 kita akan mendapat pasokan antara 20 juta-30 juta unit vaksin jadi dari luar negeri, di antaranya dari Uni Emirat . Selanjutnya kita akan mendapat pasokan bahan baku vaksin sebanyak 290 juta untuk diproduksi di PT Bio Farma, Bandung,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan 12 pemimpin redaksi media massa di Istana Bogor, Senin (31/8) sore.

Diungkapkan warga Indonesia yang memerlukan vaksinasi sebanyak 170 juta orang sehingga total kebutuhan vaksin sebanyak 340 juta.

“Mengapa dua kali lipat, karena bisa saja satu orang memerlukan dua kali vaksin,” ujarnya didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media.

Untuk menjangkau 170 juta warga tersebut, Presiden menyebut memerlukan waktu vaksinasi sekira satu tahun. “Kita belum tahu jenis vaksin itu, apakah sekali seumur hidup atau perlu diulang dalam periode tertentu. Ada yang bilang setiap dua tahun sekali vaksin itu harus diberikan,” ujar Jokowi.

Menurutnya, vaksin tersebut akan diberikan secara gratis, kecuali bagi kelompok tertentu. “Misalnya bagi mereka yang ingin cepat mendapat vaksinasi, bisa saja ditarik biaya tertentu,” ujar Presiden.

Mengenai vaksin merah putih alias vaksin yang dikembangkan di dalam negeri oleh Lembaga Eijkman, menurutnya baru bisa diproduksi pada pertengahan 2021 mendatang. “Untuk melakukan vaksinasi kita kerahkan seluruh tenaga medis yang ada, terutama di kalangan TNI-Polri,” katanya.

Diakui, vaksin merupakan kebutuhan mendesak sehingga Jokowi telah memerintahkan untuk mencari ke sejumlah negara termasuk Inggris.

“Saya perintahkan cari yang paling cepat, di manapun vaksin itu berada,” katanya.

Namun ketika disinggung apakah akan menggunakan Vaksin Sputnik V buatan Rusia, Presiden Jokowi menggeleng. “Kita nggak berani menggunakan vaksin buatan Rusia itu karena yang saya dengar tidak memenuhi standar ketika dilakukan uji klinis,” jawabnya.

Mengenai vaksin Sinovac asal China, Jokowi menyebut telah memerintahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pendampingan dalam proses uji klinis tahap 3 yang saat ini dilakukan Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran.

Ia menegaskan vaksin yang akan dipakai harus lolos dari persyaratan untuk diproduksi secara massal, baik dari BPOM maupun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Terkait vaksin jadi dari luar negeri (impor), menurut Jokowi, uang muka sudah dibayar saat ini terus dilakukan negosiasi harga. Diungkapkan adanya vaksin dan obat Covid-19 merupakan harapan untuk menggerakan roda perekomian.

Ia mengaku belum mendapat laporan lengkap mengenai pertumbuhan ekonomi di Q3 2019, setelah terjadi minus 5,3 persen di Q2. “Mungkin pada akhir September 2020 nanti baru ketahuan pertumbuhan ekonomi kita pada Q3 2020,” katanya.

Ketika ditanya mengenai apakah akan terjadi krisis ekonomi di Indonesia akibat dari resesi ekonomi, Presiden Jokowi mengaku tidak ada satu pihak pun yang dapat menjawab secara pasti.