Cegah Penularan Corona, KPU, Bawaslu dan Satgas Diminta Bahas Detail Protokol Pilkada Serentak

Cegah Penularan Corona, KPU, Bawaslu dan Satgas Diminta Bahas Detail Protokol Pilkada Serentak

TRIBUNBATAM.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember mendatang memicu kekkhawatiran sebagian orang.

Sebab pesta demokras i lima tahunan iitu akan berlangsung di masa pandemi Covid-19.

• 4 Remaja Penabrak Petugas saat Razia Masker Terdiam Ditunjukkan Peti Mati Jenazah Covid-19

Di lain sisi, sejumlah wilayah di Indonesia tercatat saat in terjadi penambahan kasus positif Covid-19.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendorong KPU, Bawaslu, dan Satgas Penanganan Covid-19 duduk bersama membahas tentang protokol kesehatan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

• Kemenkeu Bocorkan Syarat Tunjangan Pulsa Gratis PNS hingga Rp 400 Ribu: Tidak Semua ASN Dapat

Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, tak sedikit penyelenggara pemilu tidak memahami dan salah mengartikan protokol kesehatan Covid-19.

"Banyak yang punya pemahaman sepihak (terkait protokol kesehatan Covid-19), pemahaman sepihak tersebut adalah salah.

Maka dari itu penyelenggara harus duduk bersama dalam bimtek," kata Alfitra Salamm.

DKPP menilai perlu ada kesamaan persepsi soal pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Sejauh ini, menurut dia, belum ada kesepakatan terkait pihak yang berwenang menindak jika ada tahapan Pilkada yang melanggar protokol kesehatan.

• Menanti Subsidi Gaji Rp 600.000, Masih Ada Pekerja Belum Terima Bantuan, Menaker: Mohon Bersabar

"Kalau nanti ada kampanye kerumunan banyak orang, siapa yang menyatakan itu melanggar protokol.

Apakah KPU, Bawaslu, atau Satgas Penanganan Covid-19," ucap Alfitra.

DKPP, kata Alfitra, memiliki beberapa catatan saat melakukan pemantauan DKPP dalam simulasi pemungutan suara yang digelar KPU di Kabupaten Indramayu, Sabtu (29/8/2020).

Catatan tersebut di antaranya penerapan social distancing yang belum maksimal, serta adanya bayi dan anak-anak di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS).

• Bocah SD Berkali-kali Dicabuli Dukun, Korban Trauma Pelaku Selalu Rekam Aksi Bejatnya

Selain itu, dalam simulasi tersebut juga didapati bahwa penyelenggara Pemilu kebingungan dalam pembagian tugas, seperti pihak mana yang memiliki wewenang untuk membubarkan kerumunan di TPS.

Alfitra mengatakan, catatan tersebut mengindikasikan belum optimalnya sosialiasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Padahal yang berwenang dalam menegakkan Inpres itu adalah Satpol PP di ring 1 dan TNI/Polri di ring 3," ujarnya.

Menurut Alfitra, persoalan itu harus segera dituntaskan oleh KPU dan Bawaslu.

Apalagi, penyelenggaraan Pilkada bukan hanya sebatas teknis pemungutan suara saja, melainkan ada sejumlah tahapan lainnya seperti kampanye.

• Curahan Hati Dokter yang Menangani Pasien Covid-19, Jengkel Lihat Warga Abai Bahaya Corona

"Baik KPU maupun Bawaslu harus memahami penegakan disiplin Covid-19.

Kemudian, yang belum terjangkau adalah kampanye selama masa tenang," kata Alfitra.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

• Pelaku Sebut Suka Sama Suka, Siswi SMA Dipaksa Berhubungan Badan di Halaman Sekolah

.

.

.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPU, Bawaslu, dan Satgas Covid-19 Diminta Bahas Detail Protokol Kesehatan di Pilkada