Pendapat Pengamat saat Ahok BTP Teriak Bubarkan KBUMN: Wacana Superholding dari Periode Satu Jokowi

Editor: Anne Maria 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP baru-baru ini menjadi sorotan.

Hal itu lantaran pernyataannya yang meminta Kementerian BUMN diganti menjadi superholding Indonesia Incorporation.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Willy Kurniawan menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Wacana superholding sesungguhnya telah dimulai sejak periode pertama Presiden Jokowi. Menteri BUMN sebelum Erick (Erick Thohir,red), Rini Soemarno sudah menyusun roadmap pembentukan superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa cluster, sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, Semen," kata Willy, Rabu (16/9/2020).

Willy menambahkan, namun Menteri BUMN saat ini Erick Thohir membatalkan konsep superholding dan mengubahnya menjadi sub holding BUMN.

Menurutnya dari sisi strategi berbeda jauh dari yang dijalankan oleh Rini Soemarno.

• Ahok BTP Sebut Bongkar Pasang Posisi Strategis di Pertamina Banyak yang Langsung Lobi ke Menteri

• Ahok Bongkar Bobroknya BUMN, Andre Rosiade Minta Jokowi dan Erick Thohir Copot BTP

"Yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN yang akan berubah menjadi superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda," sebut dia.

Willy memandang keluh kesah Ahok merupakan realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

"Eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus berubah menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman," tukasnya.

Sementara itu, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menanggapi adanya tuntutan dari serikat pekerja Pertamina terkait pengukuhan subholding yang dilakukan sepihak.

Arya menekankan bahwa Kementerian BUMN tidak melanggar aturan yang ada.

"BUMN sekarang memang sedang melakukan transformasi besar-besaran, supaya BUMN bisa menghadapi perkembangan-perkembangan dunia dan berguna bagi rakyat termasuk Pertamina memang kita lakukan transformasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Ahok juga mendapat sorotan lantaran kritikan pedas yang disampaikannya di PT Pertamina.

Kritikan yang disampaikan tersebut sesuai dengan beberapa kejanggalan yang dirasakan Ahok BTP selama bergabung di PT Pertamina.

Teranyar, Ahok BTP mengkritik kebijakan PT Peruri dan kembali heboh di jagat maya pemberitaan.

• Promo Makan September di Batam, Beli 1 Gratis 1 untuk Menu Ayam Geprek di Geprekto

• Ahok Bongkar Aib Pertamina dan Peruri, Kini Giliran Anak Buah Prabowo Minta ke Jokowi Pecat Ahok BTP

Hampir setahun menjabat, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mulai kerap melontarkan kritik secara terbuka terhadap jajaran direksi Pertamina.

Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019. 

Terbaru, Ahok mengkritik Pertamina soal tata kelola Pertamina.

Pada awal akhir Juni lalu, Ahok sudah mulai melancarkan kritik terhadap direksi perusahaan pelat merah tersebut.

Berikut deretan kritik Ahok ke Pertamina sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Rabu (16/9/2020): 

1. Ungkap Situasi Rapat dengan Direksi

Dalam wawancara yang diunggah di YouTube Daniel Mananta Network, Senin, 29 Juni lalu, Ahok membeberkan situasi rapat dengan direksi Pertamina. 

Menurut Ahok, dalam rapat dengan direksi Pertamina, dirinya pernah marah. 

Hal itu terjadi saat Ahok melihat ada yang tidak beres.

Ahok bahkan mengancam akan memecat pihak yang tidak melaksanakan tugasnya.

"Saya kalau dia (pejabat yang tidak melaksanakan tugas) nggak laksanakan, saya sampaikan 'kalau Anda nggak kerjakan sekali lagi mohon maaf saya akan usul pecat'," kata Ahok.

Menurut Ahok, hal itu disampaikannya secara terbuka di depan para peserta rapat yang lain.

2. Kritik Pejabat Pertamina yang Tidak Lapor

Tak hanya itu, Ahok juga menceritakan dirinya yang pernah dibuat jengkel oleh pejabat Pertamina yang lain.

Saat itu, Ahok mengingatkan, agar pejabat lain yang ingin melakukan tindakan di Pertamina untuk meminta izin kepada dirinya, termasuk pergantian direksi.

"Ketika melakukan sesuatu tanpa melalui izin saya, lalu saya bilang 'saya bukan sombong, kan saya ditugaskan sebagai Komut di sini."

"Tentu banyak hal yang dilakukan penggantian direksi harus lapor kepada saya'."

"Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat angkat tangan yang ngomong begini 'mohon maaf itu bukan urusannya Komut, ini langsung dengan Menteri BUMN'."

"Wah ini kalau pikir kan kurang ajar banget gitu kan," ujar Ahok masih dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, Senin, 29 Juni lalu.

Kalau dulu, lanjut Ahok, dirinya menemui orang yang seperti itu, mungkin akan langsung dimaki-maki.

Tapi sekarang, Ahok lebih memilih untuk tetap tenang dalam menyikapinya.

"Kalau dulu kayak gitu saya maki-maki tapi untuk sekarang, dia ngomong seperti itu saya senyum aja."

"Saya cuma bilang sama Dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini saya akan ajukan mundurkan diri atau pecat kalian," terang Ahok.

3. Minta Kementerian BUMN Dibubarkan

Dalam kritiknya kali ini, Ahok menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan. 

Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara tidak efisien.

Ahok atau BTP secara gamblang menyatakan jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Kalo lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya," ujar Ahok.

"Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," katanya sebagaimana dikutip dari YouTube POIN, Rabu (16/9/2020). 

4. Kritik Lobi dan Titipan di Pertamina

Ahok melanjutkan jika di Pertamina sendiri, sangat kental dengan lobi-lobi kepada menteri.

Bahkan, kata Ahok, sebagian besar komisaris di BUMN adalah titipan dari kementerian-kementerian.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga," kata Ahok.

"Jadi direksi-direksi semuanya main lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kemeterian," ungkapnya.

Dengan kejadian tersebut, Ahok berencana untuk memotong jalur birokrasi mereka dan mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.

"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina dulu naik pangkat mesti pakai Pertamina Reference Level (PRL)," kata Ahok menjelaskan.

"Jadi orang mesti kerja sampai Senior Vice President (SVP) itu bisa 20-an tahun ke atas. Saya potong. Semua mesti lelang terbuka," tegasnya.

5. Kritik Sistem Gaji di Pertamina

Selain permasalahan jabatan, Ahok juga membongkar soal gaji di Pertamina.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, persoalan gaji di Pertamina tidak masuk akal.

Dari penuturannya, banyak orang yang masih mendapatkan gaji besar meskipun orang tersebut telah dicopot dari jabatannya.

"Orang dicopot, misalnya dari jabatan direktur utama anak perusahaan, gajinya Rp 100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama? Alasannya karena dia orang lama," kata Ahok.

"Seharusnya gaji mengikuti jabatan Anda. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin, orang kerja sekian tahun gaji pokok Rp 75 juta, dicopot enggak kerja pun dibayar segitu," jelasnya.

"Gila aja ini, saya rasa itu bisa dituntut. Nah itu yang lagi kita ubah sistemnya," kata Ahok.

6. Kritik Perum Peruri

Selain soal PT Pertamina (Persero), Ahok juga menyinggung permasalahannya dengan Perum Percetakan Uang RI (Peruri).

Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang percetakan uang itu, kata Ahok, meminta Pertamina uang Rp 500 miliar untuk proses paperless.

"Peruri gendeng juga, masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina," kata Ahok.

"Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapet Pertamina, enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi ular sanca, ular piton?" ungkap Ahok.

7. Tanggapan Pertamina

Menanggapi kritik mantan Gubernur DKI Jakarta, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman buka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah lewat pesan singkatnya, Rabu (16/9/2020) sebagaimana diberitakan Kompas.com. 

Ia berujar, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.

"Upaya direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," terang dia.

Fajriah memastikan, hubungan antara direksi dan komisaris Pertamina masih terjaga dengan baik.

Manajemen dan komisaris senantiasa bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan perusahaan dan mendukung program-program pemerintah.

"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ungkap Fajriah.

(Tribunnews.com/Daryono/Whiesa/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Deretan Kritik Terbuka Ahok ke Pertamina: Bocoran Rapat, Pejabat Tak Lapor hingga Sistem Gaji

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ahok Teriak Bubarkan KBUMN, Pengamat: Wacana Superholding Sudah dari Periode Pertama Jokowi