Breaking News:

PILWAKO BATAM

Inilah Dasar Hukum Muhammad Rudi Tak Cuti dari BP Batam di Masa Kampanye Pilkada

Muhammad Rudi dipastikan tetap bekerja sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam setelah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

TRIBUNBATAM.ID/HENING SEKAR UTAMI
Bakal Calon Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saat hadir di area Auto Cafe Sekupang untuk deklarasi maju di Pilkada Batam, Jumat (4/9/2020) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Muhammad Rudi dipastikan tetap bekerja sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam setelah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 791/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 diterbitkan.

Surat itu menegaskan jika Rudi tak perlu cuti dari masa jabatannya sebagai Kepala BP Batam selama masa kampanye digelar.

"Beliau (Muhammad Rudi) tetap bekerja menjalankan tugas sebagaimana diamanahkan. Pak Rudi bekerja dan melangkah bersandar pada aturan hukum dan perundang-undangan yang ada. Yang paling penting perlu dicatat, beliau harus menjaga pelayanan serta kepastian dan kepercayaan investasi di Batam harus tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Ketua Tim Pemenangan Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad, Muhammad Kamalludin, Sabtu (26/9/2020).

Kamal mengatakan, Muhammad Rudi pun akan tetap profesional dan dapat memposisikan diri dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BP Batam serta sebagai seorang kandidat calon Walikota Batam.

Dia juga menegaskan bahwa isu terkait tidak cutinya Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam dalam masa kampanye sudah tak relevan untuk dikembangkan menjadi konsumsi politik di tataran masyarakat.

Politisi Hanura dan PDIP Kritisi Rudi Tak Cuti dari BP Batam di Masa Kampanye Pilkada Batam

Seperti dilansir dari Surat Keputusan KPU RI tertanggal 18 September 2020, ditandatangani langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arief Budiman.

Bernomor surat 791/PL.02.-D/oP/I/2020, KPU Pusat memberikan penjelasan tentang kedudukan Walikota Batam sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Ada 9 poin isi surat itu dengan masing-masing poin berisikan penjelasan rinci tentang kedudukan Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam.

KPU RI tak ingin terpeleset, rincian penjelasan kedudukan Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio dijabarkan berdasarkan aturan negara, sejumlah undang-undang dirinci, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN atau Pejabat BUMN BUMD.

Selain itu, sejumlah Peraturan Pemerintah juga ikut menjabarkan isi surat tersebut.

Halaman
12
Penulis: Ichwan Nur Fadillah
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved