Breaking News:

PILWAKO BATAM

Inilah Dasar Hukum Muhammad Rudi Tak Cuti dari BP Batam di Masa Kampanye Pilkada

Muhammad Rudi dipastikan tetap bekerja sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam setelah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Ichwan Nur Fadillah | Editor: Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM.ID/HENING SEKAR UTAMI
Bakal Calon Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saat hadir di area Auto Cafe Sekupang untuk deklarasi maju di Pilkada Batam, Jumat (4/9/2020) 

Pada point 8 huruf e, berdasarkan dari rincian sejumlah undang-undang, maka KPU RI menyatakan bahwa BP Batam merupakan Badan Layanan Umum (BLU). Dalam hal ini, BP Batam tidak termasuk sebagai BUMN maupun BUMD.

Pada poin 9, dengan tegas KPU RI menyatakan bahwa Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam bukan pejabat negara.

Hal ini diatur dalam Pasal 121 angka (n) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau pejabat BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Aturan ini pun telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir menjadi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Batam, Herrigen Agusti juga menegaskan bahwa sejak Juli 2020 lalu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi telah mengajukan surat permohonan cuti dalam rangka kampanye Pilkada Batam 2020.

Surat itu, lanjut dia, dikirimkan melalui KPU Provinsi Kepri yang kemudian diteruskan kepada KPU RI.

"BP Batam ini merupakan Badan Layanan Umum (BLU) maka Kepala BP Batam bukan merupakan pejabat negara," jelas Herrigen beberapa hari lalu.(tribunbatam.id/ ichwannurfadillah)

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved