Kondisi Ekonomi Indonesia Resesi di Kuartal III 2020, Inilah Jurus yang Dilakukan Pemerintah

TRIBUNBATAM.id - Kondisi ekonomi Indonesia saat ini mengalami resesi pada kuartal III tahun 2020 akibat gempuran Covid-19.

Dalam artian, kinerja perekonomian RI mengalami perlambatan aktivitas perekonomian secara berkepanjangan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, untuk kuartal III tahun ini, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi bakal mengalami kontraksi di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1 persen.

Febrio mengatakan, pemerintah memang telah mengantisipasi kinerja kuartal III yang bakal kembali mengalami kontraksi setelah pada kuartal II lalu, pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen.

"Nah ini memang sudah diantisipasi dengan data-data tersebut dan terlihat memang pemulihan perekonomian dari kuartal II ke kuartal III memang terjadi. Tapi tidak secepat yang diharapkan. Kalau tadinya di kuartal II 5,3 persen, di kuartal III kita masih terus mengharapkan dengan data terakhir kita pantau tidak seburuk 5,3 persen. Tapi range-nya di 2,9 persen hingga -1,1 persen dua-duanya minus," jelas Febrio di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

• Di Tengah Pandemi Covid-19 & Ancaman Resesi Ekonomi, Buana Central Park Jadi Pilihan untuk Investasi

Dia menjelaskan, membaiknya kinerja perekonomian yang masih jauh dari harapan tersebut menunjukan sisi permintaan domestik belum benar-benar pulih.

Untuk itu, pemerintah dalam beberapa waktu terakhir melakukan relokasi anggaran di beberapa pos dalam anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk meningkatkan perlindungan sosial.

"Masih harus kita pastikan seperti perlindungan sosial masih lanjut terus sampai akhir tahun dan lumayan on schedule setiap bulan ada disbursement sampai Rp 200 triliun lebih," jelas dia,

Beberapa program baru yang digelontorkan pemerintah untuk memperbaiki kinerja perekonomian dari ssi permintaan adalah program banpres produktif yang disalurkan untuk pengusaha ultra mikro.

Program lain yakni subsidi gaji yang diberikan kepada Rp 15,7 pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

"Kita perkenalkan kemarin subsidi upah yang untuk 15,7 juta orang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan, dalam konteks maintain permintaan. Ini harus dilakukan terus," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah juga berambisi agar kinerja perekonomian bisa kembali pulih memasuki tahun 2021.

Pemerintah pun di dalam RAPBN 2021 menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 pesen.

"Kalau kita lihat 2020 itu basis pertumbuhannya rendah, sehingga tumbuh 4,5 persen hingga 5,5 persen itu harusnya realistis di 2021," ujar Febrio.

"Tapi memang bukan tanpa kerja keras, harus kita lakukan berbagai kebijakan ke arah yang membuat perekonomian makin kuat untuk pulih dan tenaga kerja juga kian pulih," lanjut dia.

Febrio mengatakan, rancangan defisit APBN tahun ini yang mencapai 6,3 persen merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kinerja perekonomian.

Menurut dia, Indonesia belum pernah mendorong defisit anggaran hingga 6,3 persen bahkan dalam krisis-krisis yang lalu.

Defisit tersebut terjadi lantaran pemerintah menggelontorkan belanja sebagai stimulus atau bantalan untuk perekonomian yang mencapai Rp 695,2 triliun.

"Tahun 1998 kita defisit hanya 4,5 persen hingga 5 persen, belum pernah sedalam itu, kita merancang agresif fiskal," ujar dia.

"Dan semua negara di dunia merancang defisit tergantung kemampuan mereka dalam meminjam uang. Karena defisit ini kan meminjam seba penerimaan nggak cukup, tapi harus belanja banyak, jadi utang negara sebenarnya," tambah dia.

Ancaman Pengangguran

Pemerintah baru saja merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi bakal kembali negatif di kisaran -1,7 persen hingga -0,6 persen, artinya, Indonesia bakal mengalami resesi.

Sebab pada kuartal II yang lalu kinerja perekonomian Indonesia juga tercatat negatif 5,32 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, dengan adanya risiko resesi tersebut, jumlah pengangguran di Indonesia bakal meningkat hingga 5 juta orang.

" Pertumbuhan ekonomi di minus 1,7 persen dan 0,6 persen akan meningkatkan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Sekarang jumlah pengangguran kurang lebih 7 juta orang, dan akan bertambah lebih dari 5 juta," jelas Rosan ketika memberikan penjelasan dalam diskusi virtual, Kamis (24/9/2020).

Di sisi lain, setiap tahun di Indonesia ada tambahan 2,24 juta orang yang membutuhkan lapangan kerja baru,

Selain itu, berdasarkan data ketenagakerjaan saat ini ada 8,14 juta orang yang setengah penganggur dan 28,41 juta orang pekerja paruh wkatu.

Dengan demikian, setidaknya ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh.

"Atau 33,59 persen, angka ini cukup baru, dan dari data Kemenkeu, akan ada tambahan 4 juta hingga 5 juta pengangguran akibat Covid-19," jelas Rosan.

Rosan pun menyoroti kinerja sektor-sektor industri di Indonesia yang berkontribusi terhadap minusnya pertumbuhan ekoomi Indonesia.

Dia mengatakan, sektor perdagangan dan pengolahan, sebagai dua sektor dengan jumlah tenaga kerja yang besar kinerjanya tercatat kontraksi sebesar minus 7,57 persen dan minus 6,19 persen pada kuartal II lalu.

Selain itu, sektor akomodasi dan makanan pinuman bakan mengalami kontraksi 22,02 persen serta industri transportasi hingga minus 30,84 persen.

"Makanan dan minuman mengalami kontraksi besar, tekanan terhadap tenaga kerja sangat besar, oleh karena itu langkah-langkah ke depan dalam penciptaan lapangan kerja menjadi penting ke depannya," ujar dia.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Indonesia Resesi, Kadin: Pengangguran Akan Bertambah 5 Juta Orang