Potensi Resesi Ekonomi Indonesia, Ini Saran Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaja

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Potensi resesi ekonomi Indonesia bisa dicegah dengan langkah tegas yang dibuat pemerintah.

Tidak hanya itu, Pemerintah Pusat juga harus terus merangsang agar konsumsi di tingkat masyarakat menegah kebawah dapat terus berjalan.

Langkah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diakui anggota Komite I DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja merupakan salah satu langkah baik. 

Meksipun menurutnya, langkah ini memiliki kelemahan apabila para penerima tidak melakukan konsumsi dan menahan uangnya sehingga menyebabkan tersendatnya perputaran uang.

Kemudian, langkah menggerakan usaha produktif juga harus menjadi fokus Pemerintah Pusat.

Pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengenai potensi Resesi ekonomi Indonesia di akhir kuartal ketiga, diprediksi akan semakin nyata melihat belum berkembangnya pertumbuhan ekonomi hingga akhir bulan September. 

"Tetap jalankan konsumsi, dan usaha produktif harus terus digerakkan. Pajak harus turun, perekonomian dikasih stimulus.

Kita dua kuartal sudah negatif," sebutnya.

Tidak hanya itu, peningkatan disiplin masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah, dengan sanksi yang sangat tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang berkeinginan melanggar.

"Karena kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, lihat saja sekarang peningkatan korban PHK di perusahaan. Sekarang Perda yang dibuat, harus benar-benar tegas sanksinya," tegasnya.

Kembali membahas mengenai potensi resesi di akhir kuartal tiga, Haripinto memprediksi bahwa untuk sektor investasi akan mengalami defisit hingga Rp 100 Triliun.

"Untuk itu kembali lagi, sektor usaha produktif harus menjadi fokus awal. Ini juga dapat membantu perputaran uang," ungkapnya.

Haripinto Tanuwidjaja Sarankan Tunda Pilkada Serentak

Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI menyarankan pemerintah pusat menunda sementara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Komite I DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja.

Komite I DPD RI telah berdiskusi bersama sejumlah ahli terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah situasi Covid-19 tersebut.

Dengan melihat perkembangan kasus Covid-19 yang kian mewabah, Haripinto sangsi pandemi Covid-19 akan berakhir pada Desember 2020.

• HUT DPD ke-16, Haripinto Tanuwidjaja Bakal Bagikan Masker dan Hand Sanitizer di Batam

• Di Tengah Pandemi Covid-19 & Ancaman Resesi Ekonomi, Buana Central Park Jadi Pilihan untuk Investasi

Sejalan dengan itu, kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan juga kian menurun.

"Masyarakat juga masih bersikap ragu-ragu di tengah situasi ini. Kami memprediksi adanya potensi Golput," ujar Haripinto, Kamis (1/10/2020).

Meski berbagai pihak telah mengusulkan agar Pilkada 2020 ditunda, namun pada akhirnya pemerintah pusat tetap bersikukuh dalam penyelenggaraan jadwal Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020.

Terkait keputusan pemerintah tersebut, DPD RI secara kelembagaan belum memberikan respon resmi.

Namun, Haripinto sendiri menilai para penyelenggara pemilu serta masyarakat wajib mengawal jalannya Pilkada yang kondusif dan aman.

"Yang jelas kan nggak boleh ada arak-arakan yang mengundang keramaian. Kalau bisa, paslon yang melanggar didiskualifikasi, atau paling tidak diekspos ke publik saja, supaya masyarakat sendiri yang menilai," ujar Haripinto panjang lebar.

Dalam hal ini, Haripinto meminta agar badan pengawas pemilu (Bawaslu) mengawasi dengan ketat penyelenggaraan Pilkada tahun ini.

Salah satu cara pencegahan munculnya klaster baru dalam kampanye Pilkada adalah dengan mencatat dan menelusuri peserta kampanye yang datang.

"Kami sarankan saja, tapi keputusan kan berdasarkan rapat bersama DPR RI, KPU dan pemerintah pusat," tambah Haripinto.(TribunBatam.id/Rebekha Ashari Diana Putri/Hening Sekar Utami)