Sempat Dicekal Puluhan Tahun, Kini Amerika Berikan Karpet Merah ke Prabowo, Takut Jadi Alasan

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sempat dicekal selama Puluhan tahun, akhirnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diberikan karpet merah untuk masuk ke Amerika.

Tentunya hal ini menjadi hal yang sangat menarik, apalagi saat ini, Prabowo Subianto menjadi Menteri pertahanan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kini sudah diperbolehkan untuk menginjakkan kaki di Amerika.

Baca juga: Prabowo Subianto Tanggapi UU Cipta Kerja: Jika UU Ini Tidak Bagus, Bawa ke MK

Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Pastikan UU Cipta Kerja Merupakan Langkah Baru Perekonomian Indonesia

Sebelumnya, mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut telah diboikot secara individu oleh Negeri Paman Sam selama 20 tahun.

Sejak pertengahan tahun 2000, Prabowo dilarang menginjakkan kaki di Amerika. Ia bahkan tidak dizinkan pergi ke Boston (AS) untuk menghadiri wisuda putranya.

Kemudian hampir setahun lalu ketika Prabowo menjabat sebagai menteri pertahanan, Amerika mencabut sanksi tersebut.

Sebagai jebolan militer dan orang yang memiliki pengaruh kuat, konon Prabowo adalah sosok yang dinantikan China dan Rusia.

Kini usai boikot itu dicabut, Amerika justru mendekatinya, menurut 24h.com.vn, Prabowo akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Amerika.

Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, negara tersebut dianggap AS sebagai "sekutu strategis" di kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia juga memahami "pentingnya AS" dalam memastikan kawasan yang damai dan stabil.

Pencabutan sanksi terhadap Prabowo dianggap sebagai upaya Amerika untuk menangani militer berpengaruh dan pertumbuhan ekonomi China di wilayah tersebut.

Ronodipuro, juru bicara Prabowo, mengatakan Menteri Pertahanan Indonesia akan "membahas masalah militer dan kerja sama antara kedua negara", dalam pertemuan dengan Mark Esper.

"AS selalu memainkan peran penting dalam memperoleh dan meningkatkan persenjataan pertahanan strategis Indonesia. Dalam kondisi saat ini, hubungan kedua negara akan terus ditingkatkan, " ujar Ronodipuro.

Tidak jelas apakah kunjungan Prabowo ke AS akan dilakukan sebelum atau sesudah pemilihan presiden.

"Menghapus sanksi saat ini memang aneh, tapi tetap saja kabar baik bagi Pak Prabowo. Pencabutan sanksi AS terlihat jelas untuk kepentingan hubungan bilateral dalam konteks pengaruh China yang semakin meningkat di kawasan," kata Zachary Abuza, profesor di National War College (AS).

Tidak ada negara yang ingin memilih sisi antara China atau AS saat ini.

Bahkan di tengah kekhawatiran tentang agresi China di Laut China Selatan, negara-negara di kawasan itu menjaga hubungan netral antara AS dan Beijing.

"China berperan penting dalam membantu Indonesia memulihkan ekonominya di tengah wabah Covid-19," kata Abuza.

"AS tidak ingin Indonesia melangkah terlalu jauh ke China," kata Alex Arifianto analis di Nanyang Technological University.

Pemerintahan Trump dikatakan belum berinteraksi dengan sekutu di Asia Tenggara seperti halnya di bawah mantan Presiden Obama.

Namun, mengingat ambisi China di Laut China Selatan, baik Amerika Serikat maupun Indonesia telah menunjukkan ketidakpuasan dan dapat bekerja sama.

"Prabowo cenderung lebih condong ke Amerika daripada China. Kunjungan Prabowo ke AS merupakan hal yang positif bagi hubungan pertahanan AS dengan Indonesia dan peluang kerja sama dan pengadaan senjata," kata Arifianto.

Disambut Pentagon

Pemerintahan Presiden Donald Trump akan menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Pentagon pada hari Jumat setelah mencabut larangan defacto untuk masuk ke negara yang diberlakukan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Prabowo, mantan komandan pasukan khusus berusia 68 tahun, telah lama menjadi tokoh kontroversial di Indonesia, dituduh terlibat dalam kejahatan militer di tempat-tempat seperti Timor Timur yang membuatnya dicemooh di kalangan pendukung hak asasi manusia.

Namun sejak diangkat sebagai menteri pertahanan tahun lalu, Prabowo, yang menyangkal melakukan kesalahan, juga menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Trump berupaya memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Yang menjadi perhatian khusus Washington, militer Indonesia juga sedang dirayu oleh Rusia dan China.

Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo ke Pentagon, di mana dia akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.

"Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk dari presiden Indonesia yang sekarang dua kali terpilih, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama.

“Dia adalah rekan kita, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kita untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra.”

Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington D.C. pada hari Kamis karena Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Moskow.

Amnesty International dan pendukung hak lainnya mengutuk keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberinya visa, sesuatu yang telah dibantahnya di tahun-tahun sebelumnya, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Universitas Boston.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada tahun 2012 bahwa ia ditolak visa AS karena tuduhan bahwa ia telah memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan presiden Indonesia saat itu, Suharto pada tahun 1998.

“Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan yang tiba-tiba dan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada,” kata Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International USA, Joanne Lin, menyebut kunjungannya “bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia."

Strategi AS

Sebelumnya, guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana melihat undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper kepada Menhan Prabowo ke AS sebagai bagian dari strategi menghadapi China.

Menhan AS undang Prabowo berkunjung ke Negeri Paman Sam pada 15-19 Oktober 2020.

Menurut Buku Putih Departemen Pertahanan AS disebutkan, China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.

"AS melihat hal ini karena kedekatan ekonomi Indonesia terhadap China. Dikhawatirkan ketergantungan ekomomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif," ujar Rektor Universitas Jenderal A. Yani kepada Tribunnews.com, Minggu (11/10/2020).

"Indonesia diprediksi oleh AS akan jatuh ke tangan China dengan ketergantungan ekonominya dan mudah dikendalikan oleh China," jelas Hikmahanto.

Padahal, lanjut dia, Indonesia adalah negara strategis dan memiliki peran yang sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk AS maupun China.

Oleh karenanya, kata dia, Menhan AS mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara.

Namun di balik kerjasama itu, dia menjelaskan, AS ingin agar Indonesia tidak jatuh dalam perangkap China.

"AS juga ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada AS, utamanya dalam ketegangan AS-China di Laut China Selatan," paparnya.

Dalam konteks ini, imbuh dia, Menhan Indonesia harus tetap berangkat ke AS untuk menghadiri undangan Menhan AS.

"Keberangkatannya untuk menegaskan Indonesia bersahabat dengan siapapun negara," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 20 Tahun Mencekal, Kenapa AS Kini Gelar 'Karpet Merah' untuk Prabowo? Takut RI Jatuh ke Tangan Cina?