Setahun Jokowi-Maruf Amin, Utang Luar Negeri Indonesia Melonjak dari Tahun ke Tahun

TRIBUNBATAM.id - Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tepat berusia satu tahun pada 20 Oktober 2020.

Berbagai peristiwa dan momen penting mewarnai perjalanan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Menjelang peringatan setahun Jokowi-Maruf Amin, pemerintah sedang digoyang dengan demo penolakan UU Cipta Kerja.

Kalangan buruh, mahasiswa lakukan demo penolakan di berbagai kota, termasuk di Jakarta.

Bahkan demo berujung rusuh.

Bareskrim Mabes Polri menangkap 9 orang aktivis KAMI yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian.

Dari sisi ekonomi, utang luar negeri ( ULN) Indonesia melonjak dari tahun ke tahun. 

Jika dihitung dari periode pertama Presiden Joko Widodo ( Jokowi), ada lonjakan ULN cukup besar, baik dari utang swasta maupun utang pemerintah. 

Baca juga: Setahun Memimpin, Ini Isi Pidato Pertama Jokowi saat Dilantik, Bahas UU Cipta Kerja dan Poin Ini

Dihimpun dari data yang dirilis oleh Bank Indonesia ( BI), Senin (19/10/2020), pada kuartal IV-2014 atau saat Presiden Jokowi baru menjabat, ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS.

Sementara pada data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800).

Berikut data kenaikan utang luar negeri dari tahun 2014 hingga 2020.

Kuartal IV-2014

Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir triwulan IV-2014 tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS.

Meski demikian, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) dan debt service ratio (DSR) mengalami penurunan masing-masing dari 33,3 persen dan 46,4 persen pada triwulan III-2014 menjadi 32,9 persen dan 46,2 persen pada triwulan IV-2014.

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 162,8 miliar dollar AS (55,7 persen dari total ULN).

Kuartal IV-2015

BI melaporkan posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2015 tercatat 310,7 miliar dollar AS, naik 2,8 persen dibandingkan posisi akhir kuartal III 2015 sebesar 302,3 miliar dollar AS. Porsi ULN jangka panjang meningkat, sementara ULN jangka pendek menurun.

"Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan IV 2015 tercatat sebesar 36,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan 34,8 persen pada akhir triwulan III 2015 dan 33,0 persen pada akhir tahun 2014," tulis BI dalam keterangan resminya.

ULN sektor publik meningkat 6,6 persen (qtq) sehingga posisinya pada akhir kuartal IV-2015 menjadi sebesar 143 miliar miliar dollar AS (46 persen dari total ULN).

Di sisi lain, posisi ULN swasta turun 0,2 persen (qtq) sehingga menjadi 167,7 miliar dollar AS (54,0 persen dari total ULN) pada akhir kuartal IV 2015.

Kuartal IV-2016

Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir triwulan IV-2016 dicatat Bank Indonesia sebesar 317,0 miliar dollar AS atau tumbuh 2,0 persen (yoy).

Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap PDB pada akhir triwulan IV-2016 yakni sebesar 34 persen, turun dari 36,2 persen pada akhir triwulan III 2016.

Pada akhir triwulan IV-2016, posisi ULN sektor swasta mencapai 158,7 miliar dollar AS atau sebesar 50,1 persen dari total ULN. Sementara itu, posisi ULN sektor publik tercatat 158,3 miliar dollar AS atau sebesar 49,9 persen dari total ULN.

Kuartal IV-2017

Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia pada triwulan IV-2017 relatif terkendali. ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2017 tercatat 352,2 miliar dolar AS atau tumbuh 10,1 persen (yoy).

Rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir triwulan IV-2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen dan sisanya adalah utang pemerintah dan BI.

Kuartal IV-2018

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2018 tercatat 376,8 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 186,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS.

Posisi ULN tersebut meningkat 17,7 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Sementara jika dilihat dari utang luar negeri yang ditarik pemerintah (non-BI), posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2018 tercatat 183,2 miliar dolar AS, meningkat 7,1 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik.

Kuartal IV-2019

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV-2019 mengalami perlambatan.

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2019 tercatat sebesar 404,3 miliar dolar AS. Rasio terhadap PDB yakni 36,1 persen.

ULN tersebut terdiri dari utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 202,9 miliar dolar AS dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 201,4 miliar dolar AS.

ULN Indonesia tersebut tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 10,4 persen (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah dan ULN swasta.

Kuartal II-2020

Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2020 tercatat sebesar 408,6 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 199,3 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,3 miliar dolar AS.

ULN Indonesia tersebut tumbuh 5,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy), disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta.

Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai ULN berdenominasi Rupiah.

Janji Jokowi tidak menambah utang luar negeri
Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri.

Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Saat ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014).

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," papar Tjahjo.

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara.

Sekedar informasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia pada Maret 2014 mencapai 276,5 miliar dollar AS, naik 4,4 miliar dollar AS dibanding Februari 2014.

"Pertumbuhan ULN terus mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2013 terutama didorong oleh ULN sektor swasta," sebut BI.

Posisi ULN pada Maret 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 130,5 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta 146,0 miliar dollar AS.

Gagap Hadapi Covid-19

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki masa setahun menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih mampu menjaga kepercayaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Pemerintahan Jokowi pada periode yang kedua masih tetap mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Dukungan politik terhadap pemerintahan Jokowi dari partai politik dan parlemen menjadikan pemerintahan Jokowi memiliki keluasaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam penanganan Covid-19 ini," ujar Ace, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (19/10/2020).

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019). (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com)
Ace mencontohkan soal Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Perppu tersebut, kata dia, memastikan penanganan Covid-19 di Indonesia jauh lebih efektif dan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Karenanya pemerintah sendiri mampu menjalankan kebijakan dalam dua hal.

Pertama, soal penanganan kesehatan untuk mengendalikan persebaran Covid-19.

"Saya melihat langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk penyediaan APD dan Rumah Sakit rujukan relatif sudah baik walaupun pada awal-awalnya sempat mengalami kegagapan," kata Ace.

Namun kegagapan itu direspon Jokowi dengan cepat melalui berbagai upaya implementasi penanganan kesehatan.

Ace mengemukakan hasilnya tingkat kesembuhan Covid-19 (recovery rate) Indonesia saat ini 78,71%.

"Ini artinya angka itu di atas rata-rata dunia yaitu 74,82%. Memang harus diakui bahwa positive case rate kita masih tinggi, karena bisa jadi angka tersebut seiring dengan semakin masifnya uji atau tes Covid-19 yang telah mencapai 30.000 per/hari," jelasnya.

Kedua, Ace mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga dapat dengan cepat melakukan penanganan dampak sosial-ekonomi Covid-19.

Satu di antaranya dengan memobilisasi bantuan perlindungan sosial, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berbagai bantuan perlindungan sosial seperti PKH, BLT, Bansos Tunai, Kartu Sembako dan juga kebijakan pemulihan ekonomi dengan pemberian insentif bagi pelaku UMKM telah dilakukan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan langkah tersebut dinilai masyarakat sebagai langkah tepat dari pemerintahan Jokowi.

"Hasilnya tentu kita dapat merasakan sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara yang sekalipun minus tapi tidak terlalu mendalam dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Insya Allah pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal ketiga ini akan lebih baik dibandingkan pada kuartal kedua. Hal ini disebabkan karena kontribusi dari investasi, konsumsi dan ekspor kita," kata Ace.

"Sangat wajar jika hasil survei Indikator Politik Indonesia kemarin merilis bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi masih tetap tinggi yaitu 66%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun ini masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari rakyat," tandasnya.(km)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Lonjakan Utang Luar Negeri RI di 2 Periode Jokowi

dan Tribunnews.com dengan judul Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan: Mampu Jaga Kepercayaan Rakyat, Meski Sempat Gagap Tangani Covid-19