Breaking News:

SETAHUN JOKOWI MARUF

Rapor Merah Satu Tahun Jokowi-Maruf Amin, Pukat UGM Sentil KPK Lumpuh

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada ( UGM) Yogyakarta berikan rapor merah pada satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Biro Pers Setpres/Lukas
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan tanggapi pengesahan UU Cipta Kerja di Istana Bogor, Jumat (10/9/2020) 

TRIBUNBATAM.id , JAKARTA - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada ( UGM) Yogyakarta berikan rapor merah pada satu tahun pemerintahan Jokowi- Maruf Amin.

Rapor merah berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Peneliti  Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan, rapor merah untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bukan tanpa alasan.

Salah satu alasannya adalah KPK lumpuh disebabkan revisi UU KPK.

 "Menurut saya bidang pemberantasan korupsi rapor merah itu adalah nilai yang tepat untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Kenapa dikatakan rapor merah karena dalam satu tahun ini yang pertama KPK lumpuh, lumpuhnya KPK disebabkan karena revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi dan parlemen," ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Pemerintahan Jokowi- Maruf Amin tepat berumur satu tahun pada 20 Oktober 2020. 

Lanjut dia, bukti KPK lumpuh ditunjukkan dengan tidak ada pengungkapan kasus korupsi strategis atau kasus korupsi kelas kakap hingga sekarang ini.

"Jadi, dalam satu tahun Jokowi Ma'ruf lumpuh tidak bisa bongkar kasus strategis, kakap dan KPK kehilangan independensi karena UU revisi itu memberikan kesempatan campur tangan pemerintah kedalam institusi KPK," lanjut dia.

Baca juga: Terungkap Alasan Sebenarnya Rocky Gerung Selalu Kritik Presiden Jokowi

Pihaknya menilai, tidak hanya KPK saja yang mulai lumpuh.

Hal serupa juga terjadi pada institusi penegak hukum lain di bawah naungan pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan.

"Kepolisian dan kejaksaan juga dirundung persoalan besar yaitu skandal mafia hukum dalam kasus Joko Chandra. Jadi menurut saya kasus Joko Chandra merupakan fenomena gunung es persoalan institusi penegak hukum dalam setahun ini tidak ada program reformasi institusi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan wakilnya," ujarnya.

Sehingga, menurutnya, hal tersebut membuat kepolisian maupun kejaksaan belum bisa menjadi institusi yang andal dan dapat dipercaya secara efektif untuk memberantas kasus korupsi. Kedua institusi tersebut justru terseret dalam kasus korupsi Joko Chandra.

Dari sisi legislasi dalam satu tahun ini tidak ada satupun legislasi yang diajukan oleh presiden mempercepat pemberantasan korupsi, seperti RUU pembatasan transaksi tunai, RUU perampasan aset juga belum ada perkembangan.

"Jika dilihat dari visi misi Jokowi Ma'ruf Amin, penegakan hukum bebas korupsi dan pemerintahan bersih. Misi ini jelas gagal dicapai Jokowi Ma'ruf satu tahun ini, justru satu tahun ini terjadi kemunduran yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya maupun dibandingkan periode sebelumnya," kata dia.

Undang-undang kontroversial

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved