Soal Penerapan Sanksi Pelanggar Prokes di Tanjungpinang, Ketua Dewan dan Wako Beda Sikap

TRIBUBATAM.id, TANJUNGPINANG - Wali Kota Tanjungpinang dan Ketua DPRD Tanjungpinang berbeda sikap soal penerapan Peraturan walikota (Perwako) nomor 44 tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. 

Meski sudah diberlakukan, namun bagi warga yang tidak menggunakan masker, belum mendapat sanksi. Baik denda maupun sanksi sosial.

Hal itu disampaikan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma. "Perwako ini tidak langsung kita kenakan sanksi, masih kita edukasi, dan berikan teguran. Sebab Perwako ini bukan untuk menakut-nakuti," ucapnya, Rabu (21/10).

Disampaikannya, dalam Perwako ini paling utama adalah kesadaran individu, barulah keluarga dan lingkungan. "Jadi belum ada kita kenakan sanksi dendanya. Namun, kalau juga masih banyak ditemukan pelanggar protokol kesehatan (Prokes) , pasti akan sampai berlakunya sanksi tersebut," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni malah mengatakan, seharusnya Perwako tersebut diterapkan sesuai isinya.

"Seharusnya diterapkan sesuai isinya. Memang bukan maksud menakuti, tapi Perwako itu tentu dibuat untuk membuat efek jera, agar kesadaran pentingnya protokol kesehatan terus meningkat," sebut Ketua DPRD.

Ditanyakan, apakah sosialisasi terhadap Perwako tersebut sudah maksimal dijalankan?

"Bagusnya sosialisasi Perwako ini juga melibatkan legislatif. Soalnya yang banyak punya konsituen kan ada di legislatif. Sosialisasi kalau masing-masing ya kurang maksimal, anggota DPRD kan ribuan konsituennya," paparnya. (*)