Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja Belum Surut, Hari Ini Ribuan Pekerja Lanjut Aksi Geruduk Istana Presiden

Setidaknya hari ini, Kamis (22/10/2020) ribuan pekerja akan melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law.

Editor: Anne Maria
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Bentrokan antara massa aksi menolak UU Cipta Kerja dan kepolisian pecah di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020). 

Editor: Anne Maria

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Disahkannya Undang-undang Cipta Kerja mengundang konfrontasi dimana-mana.

Aksi unjuk rasa pun digelar sejumlah lapisan masyarakat untuk menolak UU Cipta Kerja.

Mulai dari mahasiswa hingga kalangan buruh pekerja.

Setidaknya hari ini, Kamis (22/10/2020) ribuan pekerja akan melakukan  aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law.

Satu di antara kelompok pekerja yang akan melakukan aksi massa tersebut adalah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Aksi demo bakal dilakukan di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak-lanjut unjuk rasa 6 – 8 Oktober 2020.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Tidak Larang Aksi Demonstrasi, Sujiwo Tejo: Kalau Benar, Aku Gak Nyesal

Baca juga: Cerita Mantan Panglima TNI Amankan Presiden Jokowi dari Aksi Demo: 400 Paspampres Gak Bisa Melawan

Unjuk rasa yang digelar dengan tuntutan “Permintaan Agar Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Tentang Pembatalan UU Cipta Kerja”.

Jadwalnya mereka akan melakukan aksi pada pukul 10.00 hingga 16.00 berkumpul di  Patung Kuda Arjuna Wisaha.

Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi menyampaikan kenapa mereka melakukan aksi unjuk rasa susulan.

"Pembentukan  UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat," tulis Arif dalam rilisnya, Kamis.

Ia Menambahkan, prosedur pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas-asas seperti pada pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, padahal prosedur, dalam teori hukum adalah jantungnya hukum.

"UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur tentang tugas dan peran serikat pekerja yang wajib memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Artinya, bahwa SP/SB wajib dilibatkan dalam permasalahan yang menyangkut pekerja/buruh sebagaimana amanah dan perintah UU ini," jelasnya.

Baca juga: Viral Video Emak-emak Jemput Anaknya yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja di Istana Bogor

Baca juga: VIDEO - Anaknya Ikut Demo di Istana Bogor, Sang Ibu Langsung Menjemput, Massa: Dijemput Emak Nih

Arif memintaPresiden Joko Widodo untuk mengevaluasi para pembantu Presiden baik Menteri maupun Birokrat atas prosedur dan proses pengundangan  UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan semangat musywarah untuk mufakat sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945.

Karena  UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan menyangkut bukan saja pekerja/buruh yang sedang bekerja yang merasakan dampak dari revisi tersebut, akan tetapi seluruh calon pekerja baik sudah selesai pendidikannya maupun yang masih sekolah/kuliah.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demo Belum Surut, Hari Ini Ribuan Pekerja Lanjutkan Aksi Geruduk Istana Kepresidenan
Penulis: Hendra Gunawan

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved