Breaking News:

Selesai Demo Tolak UU Cipta Kerja Mahasiswa Ngaku Dapat Pesan Gelap Berisi Intimidasi

Intimidasi berupa kiriman pesan singkat ancaman diterima sejumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Editor: Irfan Azmi Silalahi
Tribun Medan/Danil Siregar
Pengunjuk rasa melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Aksi demontrasi dari berbagai lembaga di Medan tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian 

TRIBUNBATAM.ID - Intimidasi berupa kiriman pesan singkat ancaman diterima sejumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Mahasiswa menerima pesan berisi ancaman pidana karena dianggap melakukan provokasi, mengganggu kondusifitas.

Baca juga: Pidato Elite Negara Tak Redam Demo Tolak Omnibus Law! Massa Bertahan di Alun-alun Purwokerto

Baca juga: Tolak Omnibus Law, Ribuan Buruh Akan Kembali Turun ke Jalan, Jumat 16 Oktober 2020

Peristiwa ini dialami mahasiswa di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2020) diwarnai ritual para dukun yang mengirimkan santet ke Gedung DPR RI.
Unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2020) diwarnai ritual para dukun yang mengirimkan santet ke Gedung DPR RI. (Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)

Koordinator aksi Fakhrul Firdausi mengungkapkan, ancaman tersebut dikirim melalui pesan WhatsApp oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua salah satu komisi di DPRD Banyumas.

"Pesan intimidasi diterima tiga orang mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Baca juga: Polisi Hentikan Truk, Begitu Dibuka Ternyata Sekelompok Pelajar, Diduga Hendak Demo Omnibus Law

Baca juga: Gubernur Merendah ke Mahasiswa Berunjuk Rasa, Ngaku Tak Sekolah Tak Paham Omnibus Law UU Cipta Kerja

Saya sendiri, menteri BEM dan presiden BEM," kata Fakhrul saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (21/10/2020).

Pesan tersebut diterima satu hari setelah aksi di Alun-alun Purwokerto yang berakhir dengan pembubaran paksa oleh aparat kepolisian, Kamis (15/10/2020) malam.

Keranda bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani diarak pengunjukrasa Tolak Omnibus Law di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2020) sore.
Keranda bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani diarak pengunjukrasa Tolak Omnibus Law di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2020) sore. (istimewa)

Baca juga: TERUNGKAP, Ternyata Luhut Binsar dan 4 Tokoh ini Inisiator Omnibus Law di Indonesia

Baca juga: Tolak Omnibus Law, Ribuan Buruh Akan Kembali Turun ke Jalan, Jumat 16 Oktober 2020

Pesan serupa diterima hingga dua hari berturut-turut.

"Kurang lebih isi pesan (kepada tiga orang) sama, ancaman pidana karena dianggap melakukan provokasi, mengganggu kondusifitas, jadi diancam pidana, akan dipenjarakan, bunyi pesannya seperti itu," ujar Menteri Agitasi dan Propaganda BEM Unsoed ini.

Baca juga: NGAKU Kena Pukul Aparat saat Demo Tolak UU Omnibus Law, Budi Lapor ke Propam Polda Kepri

Fakhrul mengatakan, sempat mengonfirmasi pesan itu kepada pimpinan DPRD.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved