Breaking News:

Naskah UU Cipta Kerja Berubah Lagi, Dari 812 Halaman Jadi 1.187, Ada Pasal yang Hilang?

Setelah draf naskah UU Cipta Kerja disebut-sebut berubah-ubah hingga akhirnya dinyatakan final berjumlah 812, jumlah itu kembali berubah

Editor: Irfan Azmi Silalahi
KOMPAS.COM/ANDI HARTIK)/Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono/TRIBUN MEDAN/HO
Kolase foto demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di sejumlah daerah 

TRIBUNBATAM.ID - Saat sentimen negatif sebagian publik Tanah Air terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung demo dimana-mana, publik kembali dibuat heran.

Pasalnya, setelah draf naskah UU Cipta Kerja disebut-sebut berubah-ubah hingga akhirnya dinyatakan final berjumlah 812, jumlah itu kembali berubah.

Baca juga: Ada 3 Versi Draf RUU Cipta Kerja yang Beredar, DPR Sahkan yang Mana?

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dikebut, Bintan-Batam-Karimun-Tanjungpinang Disiapkan Jaring Investor Pelarian China

Setelah DPR menyerahkan ke pemerintah draf finalnya menjadi setebal 1.187 halaman pada Rabu (14/10/2020).

Artinya ada penambahan 375 halaman.

Baca juga: ARTIS dan Influencer yang Dicap Tak Punya Hati, Promosikan RUU Cipta Kerja, Minta Maaf di Twitter

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya membenarkan ada perubahan halaman draf UU Cipta Kerja usai dipegang oleh pemerintah.

"Itu perubahan format kertas disesuaikan dengan lembar negara, aku sudah cek ke Kementerian Sekretaris Negara.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Jadi format kertas disesuaikan dengan lembar negara," kata Willy saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).

Meski ada perubahan halaman, kata Willy, tidak ada perubahan subtansi dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR bersama saat rapat paripurna, hingga akhirnya diserahkan ke pemerintah

"Tidak ada subtansi yang berubah," ucap politikus NasDem itu.

Baca juga: Sempat Dukung dan Promosikan RUU Cipta Kerja, Artis Ramai-ramai Minta Maaf, Ngaku Terima Rp 5 Juta

Mengutip Kompas.com, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah telah menerima naskah Undang-Undang Cipta Kerja terbaru.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved