Breaking News:

Tak Penuhi Unsur Pelanggaran, Bawaslu Gugurkan Laporan Edi terkait Calon Wali Kota Batam

Hasil kajian Bawaslu, laporan Edi terhadap Calon Wali Kota Batam dinilai tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Karena itu gugur

Editor: Dewi Haryati
TRIBUNBATAM.id/ALAMUDIN HAMAPU
GUGUR - Anggota Bawaslu Batam, Mangihut Rajagukguk bilang, setelah Bawaslu melakukan pleno,laporan mahasiswa terkait Calon Wali Kota Batam HM Rudi tidak memenuhi unsur pidana dan juga maladministrasi. Sehingga laporannya dinyatakan gugur. Foto beberapa waktu lalu 

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam menggugurkan laporan Edi Asmara, mahasiswa Batam yang juga Ketua Brigade Nusantara.

Edi melaporkan Calon Wali Kota Batam petahana HM Rudi ke Bawaslu, Senin (19/10/2020) lalu atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Rudi diduga menyalahgunakan wewenangnya saat itu, dengan merotasi pejabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Batam dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Batam, jelang pelaksanaan Pilkada Batam.

Namun dari hasil kajian Bawaslu, laporan Edi terhadap Calon Wali Kota Batam itu dinilai tak berdasar. Makanya gugur.

"Isi yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Batam (HM Rudi, red) pada rotasi jabatan. Setelah kami plenokan, tidak memenuhi unsur pidana dan juga maladministrasi.

Baca juga: Bawaslu Daerah Dituding Takut Bubarkan Kampanye yang Langgar Protokol Kesehatan

Baca juga: Polemik Podium di Kampanye Marlin Agustina Ditutup, Bawaslu Kepri: Bukan Aset Kecamatan Nongsa

Jadi gugur laporannya," kata Komisioner Bawaslu Batam, Mangihut Rajagukguk, Jumat (23/10/2020).

Diketahui, laporan itu terkait rotasi jabatan Kadispora dan Kadisdukcapil. Kadispora lama Heryanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadisdukcapil Kota Batam, sementara jabatan yang ditinggalkannya dijabat oleh Said Khaidar yang juga mantan Kadisdukcapil.

Menurut Mangihut, dasar Bawaslu menyatakan laporan itu gugur karena Wali Kota Batam yang juga calon Wali Kota Batam HM Rudi, melakukan pergantian pejabat itu berdasarkan regulasi.

"Dan surat Mendragri Nomor:821/4089/SJ tertanggal 16 Juli 2020 sudah ditunjukkan ke kami oleh kuasa terlapor. Sehingga, tidak memenuhi unsur pelanggaran," tambah Mangihut.

Reaksi Edi

Sementara itu, Edi Asmara tetap bersikap santai, kendatipun laporannya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Rudi, Senin (19/10/2020) lalu dinyatakan gugur oleh Bawaslu.

"Kami santai saja. Apapun keputusan Bawaslu Kota Batam kita sebagai negara hukum, kami menghargai. Tapi, kami menyayangkan tidak secara komprehensif alasan pleno menolak laporan kami," kata Edi, Jumat (23/10/2020).

Edi mengatakan, aturan larangan rotasi jabatan sesuai edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Yakni mengeluarkan Surat Edaran Nomor 273/487/SJ yang isinya melarang kepala daerah petahana yang maju di Pemilihan Kepala Daerah 2020 melakukan rotasi jelang Pilkada.

Itu sebagai upaya pencegahan dini mengantisipasi potensi terjadi pelanggaran oleh kepala daerah khususnya petahana dalam Pilkada Serentak 2020.

Edaran tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bahkan, Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar yang kini menjabat sebagai Pjs Gubernur Kepri mengatakan, larangan kepada petahana untuk melakukan rotasi.

"Rotasi kan sudah dilakukan. Kenapa tak melanggar pula," ucap heran.

Meski begitu, ia sebagai masyarakat Indonesia menggunakan hak demokrasinya. Ia pun tidak mempermasalahkan jika orang menilai negatif kepada dirinya.

"Tapi ingat, bahwa kami juga bagian dari pengawal konstitusi kita. Silakan masyarakat nilai. Bebas kok dan kami akan terus berjuang melawan pelanggaran Pemilu," kata Edi.

(Tribun Batam.id/leo halawa)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved