Sejarah dan Perjalanan Panjang BP Batam Selama 49 Tahun, Bagaimana Perannya?

Editor: Widi Wahyuning Tyas

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tanggal 26 Oktober mendatang, BP Batam bakal genap berusia 49 tahun.

Instansi pemerintah pusat ini tentu tidak asing bagi warga Kota Batam.

Pada awal terbentuk, instansi ini bernama Badan Otorita Batam.

Selama 49 tahun berdiri, BP Batam telah banyak berkontribusi dalam pengelolaan dan pembangunan sejumlah aset hingga masuknya investasi asing di Kota Batam.

Lantas, bagaimana sejarah berdirinya BP Batam?

Baca juga: Selamat Hari Bakti ke-49 BP Batam, Calon Investor Sebaiknya Segera Dilobi Meski Covid-19

Sejarah BP Batam

BP Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.

Melansir situs resmi BP Batam, Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis yakni berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka.

Jalur ini merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. 

Posisinya juga sangat strategis, yakni hanya 20 km atau 12,5 mil laut dari Singapura, dengan jarak tempuh hanya 45 menit melalui jalur laut.

Pulau Batam sendiri merupakan salah satu pulau terbesar dari rangkaian 329 rangkaian pulau di sekitarnya di Kepulauan Riau yakni memiliki luas 415% atau 67% luas dari Singapura.

Dulu, Batam hanyalah daerah yang dipenuhi rawa-rawa dan gugusan belukar.

Mayoritas masyarakatnya adalah suku laut yang tinggal di pesisir pantai.

Namun, melihat lokasinya yang strategis dan potensial, kota ini lambat laun mulai dibangun.

Sejumlah kawasan industri besar mulai berjejal memenuhi kota ini.

Kala itu, Singapura telah menanamkan modalnya dengan investasi yang cukup besar.

Soeharto saat masih menjadi prajurit militer yang bertugas di wilayah konflik perbatasan, memandang Batam tidak hanya sebatas zona militer semata.

Tetapi lebih daripada itu, Batam melibatkan sudut pandang politik, geopolitik, dan ekonomi. 

Pada 15 Juni 1968, Presiden Kedua RI Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden, terdiri dari Prof DR, Widjojo Nitisastro, Prof Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Moh Sadli, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof. Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro. 

Baca juga: Peringati Hari Bakti ke-49 Tahun, BP Batam Santuni Anak Yatim

Sederet pembangunan Pulau Batam bermula dari kepemimpinan Ibnu Sutoro.

Ketika itu, Soeharto menyerahkan Pulau Batam kepada beliau untuk dikembangkan.

Di tangan Ibnu Sutowo, Pulau Batam awalnya dikembangkan sebagai Pangkalan Logistik dan Operasional.

Kegiatan itu berhubungan dengan eksploitasi dan eksplorasi minyak lepas pantai sesuai Keppres 65 Tahun 1970. 

Perlahan Kota Batam terus dikembangkan.

Hingga pada 26 Oktober 197,1 Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 74  1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam Menjadi Daerah Industri.

Di masa inilah, cikal bakal munculnya Otorita Batam yang kemudian diresmikan melalui Keppres 41 Tahun 1973. 

Hal ini berdasarkan salah satu poinnya yang tertuang dalam Keppres Nomor 74 tahun 1971, berbunyi Pembentukan Badan Pemimpinan Industri Batam selanjutnya disebut Badan Pimpinan yang bertangung jawab di bawah Presiden. 

Saat itu, Ibnu Sutowo selaku Direktur Pertamina ditetapkan sebagai penanggungjawab pengembangan Pulau Batam.

Baca juga: Wacana Pelabuhan Batam Jadi Green Port Berstandar Internasional, Unhan Kunjungi BP Batam

Sehingga setiap tanggal 26 Oktober selalu diperingati sebagai HUT OB atau BP Batam.

Kala itu, sejumlah pembangunan penting mulai digesa.

Tak hanya kawasan industri, sarana dan prasarana transportasi seperti pelabuhan juga mulai dibangun.

Pembangunan Batam kala itu masih tertumpu pada keuangan Pertamina yang dipegang oleh Ibnu.

Namun, lama kelamaan, Pertamina mengalami krisis.

Akibatnya, banyak proyek yang terhambat dan macet.

Untuk mengatasi polemik ini, pembangunan Pulau Batam diserahkan pada Menteri Penertiban Aparatur Pembangunan yang dijabat Prof. Dr. JB Sumarlin tahun 1976.

Tanpa bertele-tele, JB Sumarlin langsung bergerak.

Ia memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, ketersediaan air bersih, dan masih banyak lagi.

Di tangannya, pembangunan Batam yang didanai dari APBD berjalan sangat mulus.

Sumarlin juga menyelamatkan beberapa proyek yang mandek setelah krisis Pertamina, seperti proyek pembuatan tangki minyak yang berada di Batu Ampar. 

Baca juga: Komitmen BP Batam Tingkatkan Pelayanan Lalu Lintas Barang, Perkuat Sistem Teknologi Informasi

Daftar Kepala BP Batam

Selama 49 tahun, ada beberapa nama yang dipercaya menjadi Kepala BP Batam, yakni:

1. Ibnu Sutowo (1971-1976)

2. Johannes Baptista Sumarlin (1976-1978)

3. Bacharuddin Jusuf Habibie (1978-1998

4. Junus Effendi Habibie (Maret 1998-Juli 1998)

5. Ismeth Abdullah (1998-2005)

6. Plt. Mustofa Widjaja (April 2005-21 Juni 2006)

7. Hatanto Reksodipoetro (5 April 2016-19 Oktober 2017)

8. Lukita Dinarsyah Tuwo (19 Oktober 2017-7 Januari 2019)

9. Edy Putra Irawady (7 Januari 2019-27 September 2019)

10. Muhammad Rudi (27 September 2019-2020)

11. Purwiyanto (Pjs)

Alamat

Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Batam, Kepulauan Riau 29432, Indonesia