Breaking News:

OMNIBUS LAW

Aturan PHK dan Pesangon di UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

Aturan pemutusan hubungan kerja ( PHK) dan pesangon di UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020?

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
OMNIBUS LAW - Pengendara melintas di dekat mural tentang UU Cipta Kerja di kawasan Pesanggrahan, Jakarta,. Rabu (14/10/2020). Mural tersebut sebagai kritik pemerintah beserta DPR terkait pengesahan UU Cipta Kerja. 

TRIBUNBATAM.id -  Bagaimana aturan pemutusan hubungan kerja ( PHK) dan pesangon di UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020?

Presiden Jokowi sudah menekan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan berlaku sejak 2 November 2020.

Pengubahan ketentuan itu diatur dalam Pasal 81 angka 37.

Aturan ini mengubah ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Pasal 151 Ayat (1) menyebutkan bahwa PHK sebisa mungkin tidak terjadi.

Namun, Pasal 151 Ayat (2) menyebut, jika PHK tidak dapat dihindari, pengusaha harus memberitahukan alasannya kepada pekerja/buruh.

Kemudian, Pasal 151 Ayat (3) menyebutkan bahwa pekerja/buruh menolak alasan tersebut, wajib ada perundingan bipartit dan jika tidak ada kesepakatan baru bisa terjadi PHK ketika ada penetapan perselisihan hubungan industrial (PHI).

Baca juga: UU Cipta Kerja Mulai Berlaku Hari Ini, Simak Pasal-pasal Kontroversial di Klaster Ketenagakerjaan

Hal ini mengubah Pasal 151 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa PHK tidak dihindari, perusahaan wajib merundingkan dengan pekerja, atau bukan sekadar memberi tahu alasan ia di-PHK.

Selanjutnya, Pasal 151 Ayat (3) berbunyi, jika tidak ada persetujuan, PHK hanya bisa dilakukan jika ada penetapan dari lembaga PHI.

Pengajar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Izzati menilai, klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja disusun dengan logika hukum yang keliru.

Halaman
1234
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved