Breaking News:

Kontroversi UU Cipta Kerja! Picu Demo Dimana-mana, Hapus Pasal, Salah Ketik hingga Alasan Istana

Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan jika kesalahan dalam UU Cipta Kerja menunjukkan prosesnya ugal-ugalan

dpr.go.id/Andri/Man
Momen saat Baleg DPR RI dan perwakilan pemerintah menyetujui pengambilan keputusan tingkat I RUU Cipta Kerja untuk dibawa ke rapat paripurna pada Sabtu (3/10/2020) 

Kontroversi UU Cipta Kerja! Picu Demo Dimana-mana, Hapus Pasal, Salah Ketik hingga Alasan Istana

TRIBUNBATAM.ID - Kontroversi Omnibus Law UU Cipta Kerja belum berhenti setelah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ditolak sejumlah pihak mulai pembahasan hingga memicu demo besar-besaran dan berseri-seri setelah disahkan, kontroversi UU Cipta Kerja masih terus berlanjut.

Baca juga: Resmob Ringkus Pengangguran dan Eks Mahasiswa, Bakar Motor Polisi Saat Demo Tolak Omnibus Law

Baca juga: Demo Buruh di Graha Kepri Batam, Tolak Omnibus Law, UU Cipta Kerja & Edaran Menaker Soal UMK

Sebelumnya kontroversi UU Cipta Kerja tak cuma soal penolakan buruh, namun juga soal draf final yang dianggap publik berubah-ubah dan tidak transparan.

Ilustrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja
Ilustrasi Omnibus Law UU Cipta Kerja (Kolase Tribun Timur / Rasni Gani)

Pengamat hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menilai, sebuah undang-undang sebagai hal yang sakral lantaran lewat undang-undang negara bisa menghukum warga negara hingga menghilangkan nyawanya, tanpa dituntut balik.

Baca juga: Fakta-fakta Gerombolan Misterius Serba Hitam Diduga Pembakar Halte Sarinah saat Demo Omnibus Law

Baca juga: Buruh Batam Tetap Tolak Omnibus Law, Desak Presiden Keluarkan Perppu

Namun, kesakralan seolah hilang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keterburu-buruan membuat sejumlah kesalahan legal drafting di dalam UU Cipta Kerja.

Baca juga: Demo Berjilid Tolak Omnibus Law, Hari Ini 6.000 Mahasiswa Menuju Istana, 20.000 Buruh Turun ke Jalan

Klaim hapus pasal tanpa ubah substansi

Pertama, setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR dan belum diteken Presiden Joko Widodo, pemerintah dan DPR mengklaim terdapat pasal yang seharusnya dihapus di dalam UU Cipta Kerja.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengakui, pihak Sekretariat Negara menghapus satu pasal dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja.

Unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2020) diwarnai ritual para dukun yang mengirimkan santet ke Gedung DPR RI
Unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2020) diwarnai ritual para dukun yang mengirimkan santet ke Gedung DPR RI (Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)

Pasal yang dihapus yakni ketentuan pengubahan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved