16 November Hari Toleransi Internasional, Begini Sejarahnya

Orang secara alami beragam; hanya toleransi yang dapat menjamin kelangsungan hidup komunitas campuran di setiap wilayah di dunia.

Deklarasi tersebut menggolongkan toleransi tidak hanya sebagai kewajiban moral.

Tetapi juga sebagai persyaratan politik dan hukum bagi individu, kelompok dan Negara.

Ini menekankan bahwa Negara harus menyusun undang-undang baru bila diperlukan untuk memastikan kesetaraan perlakuan dan kesempatan bagi semua kelompok dan individu dalam masyarakat.

Pendidikan toleransi harus bertujuan melawan pengaruh yang menyebabkan ketakutan dan pengucilan orang lain dan harus membantu orang muda mengembangkan kapasitas untuk penilaian independen, pemikiran kritis dan penalaran etis.

Keragaman agama, bahasa, budaya, dan etnis di dunia kita bukanlah dalih untuk konflik, tetapi merupakan harta yang memperkaya kita semua.

Baca juga: 14 November Hari Brimob, Begini Sejarah Korps Baret Biru, Garda Depan Penghadang Demo

Hari Toleransi dan Mahatma Gandhi

Pada tahun 1995, untuk menandai Tahun Toleransi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ulang tahun ke-125 kelahiran Mahatma Gandhi, UNESCO memberikan penghargaan untuk promosi toleransi dan non-kekerasan.

Penghargaan UNESCO-Madanjeet Singh untuk Promosi Toleransi dan Non-Kekerasan menghargai aktivitas penting di bidang ilmiah, seni, budaya, atau komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan semangat toleransi dan non-kekerasan.

Penciptaan Hadiah telah diinspirasi oleh cita-cita Konstitusi UNESCO yang menyatakan bahwa “perdamaian, jika tidak ingin gagal, harus didasarkan pada solidaritas intelektual dan moral umat manusia.".

Hadiah diberikan setiap dua tahun pada Hari Toleransi Internasional, 16 November.

Hadiah dapat diberikan kepada lembaga, organisasi, atau orang, yang telah berkontribusi secara berjasa dan efektif terhadap toleransi dan non-kekerasan.

Baca juga: HUT Marinir 15 November, Begini Perjalanan Sejarah Pasukan Baret Ungu

Mengatasi Intoleransi

Bagaimana Intoleransi Dapat Diatasi?

Hukum: Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum hak asasi manusia, untuk melarang dan menghukum kejahatan kebencian dan diskriminasi dan untuk memastikan akses yang sama ke penyelesaian sengketa.

Pendidikan: Hukum diperlukan tetapi tidak cukup untuk melawan intoleransi, penekanan yang lebih besar perlu ditempatkan pada pendidikan yang lebih banyak dan lebih baik.