Breaking News:

Struktur KPK Menggemuk! Mirip Menteri & Wakil Rakyat, Pimpinan Lembaga Antirasuah Kini Punya Stafsus

Sama seperti para wakil rakyat di Senayan dan menteri, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akan memiliki staf khusus ( stafsus )

Editor: Irfan Azmi Silalahi
Tribunnews/Ilham Rian Pratama
Ketua KPK Firli Bahuri. Struktur KPK Menggemuk! Mirip Menteri & Wakil Rakyat, Pimpinan Lembaga Antirasuah Kini Punya Stafsus 

Struktur KPK Menggemuk! Mirip Menteri & Wakil Rakyat, Pimpinan Lembaga Antirasuah Kini Punya Stafsus

TRIBUNBATAM.ID - Sama seperti para wakil rakyat di Senayan dan menteri, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) akan memiliki staf khusus ( stafsus ).

Jabatan staf khusus muncul dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga antirasuah tersebut.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mempersoalkan munculnya jabatan baru tersebut.

Padahal, kata dia, staf khusus sebelumnya tidak ada dalam tradisi KPK.

Baca juga: Sosok Frans Josua Napitu Laporkan Rektor ke KPK, Mahasiswa Diduga Terlibat OPM Ditegur Berkali-kali

Baca juga: JAWABAN KPK Soal Kabar Seorang Kepala Daerah di Kepri Diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi

Baca juga: Reaksi KPK dan Pengacara Saat Nama 2 Jenderal dan 2 Politisi Disebut-sebut di Sidang Suap Nurhadi

Mantan Wakil Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto
Mantan Wakil Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (Kompas.com)

Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan, jabatan staf khusus dapat menjadi sarana pimpinan KPK melakukan nepotisme dengan memasukkan orang-orang dekatnya ke KPK.

"Itu adalah cara pimpinan KPK membuat legalisasi masuknya pihak yang krediblitasnya tidak pernah diuji.

Baca juga: Daftar Hitam Korupsi Sumut, 2 Gubernur, 2 Wali Kota, Sekarang Bupati Labuhanbatu Utara Dijerat KPK

Baca juga: Diragukan Bambang Widjojanto di Sidang MK, Prof Eddy Diakui Mahfud MD, Pernah Bersidang Kopi Sianida

Baca juga: Koordinator MAKI Tantang KPK! 100.000 Dollar Singapura Hadiah Temukan Eks Caleg PDIP Harun Masiku

Sangat mungkin pihak yang dimasukkan adalah bagian dari jaringan kroni dan nepotismenya," kata BW dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2020).

Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri (Tribunnews/Ilham Rian Pratama)

Menurut dia, posisi staf khusus justru berisiko memunculkan tindak pidana korupsi baru.

BW juga mengkritik soal gemuknya struktur KPK melalui Perkom 7/2020 yang menambah 19 jabatan dan posisi baru.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved