Reaksi Susi Pudjiastuti saat Ramai Diminta Gantikan Edhy Prabowo Sebagai Menteri Kelautan
Pantauan di Twitter sebagian besar netizen mendesak Susi Pudjiastuti kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengantikan Edhy Prabowo.
lihat foto
Editor: Anne Maria
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Nama Susi Pudjiastuti mencuat seiring kabar penangkapan Edhy Prabowo.
Namanya menjadi trending topic nomor satu di Twitter.
Pengusaha Susi Pudjiastuti itu diketahui juga merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Posisinya sebagai Menteri KKP saat itu memang digantikan oleh Edhy Prabowo.
Namun kini publik justru dikagetkan dengan kabar penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, pada Rabu (25/11/2020) dini hari.
TONTON JUGA
Orang dekat Prabowo Subianto itu diketahui baru saja pulang dari lawatan ke Amerika Serikat.
Penangkapan ini disebut-sebut terkait dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster.
Pantauan TribunJakarta.com di Twitter sebagian besar netizen mendesak Susi Pudjiastuti kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengantikan Edhy Prabowo.
Pasalnya berbeda dengan Edhy Prabowo, Susi Pudjiastuti saat masih menjabat sebagai menteri ia melarang keras ekspor benih lobster.
Mengutip artikel dalam laman resmi KKP disebutkan bahwa salah satu alasan Susi melarang ekspor benih lobster adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global.
Jokowi Angkat Bicara Soal Penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK: Kita Hormati Proses Hukumnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, Selasa (24/11/2020) malam.
Jokowi mengaku menghormati langkah KPK dengan menangkap menterinya itu.
"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita hormati," katanya dikutip dari channel YouTube KompasTV.
Mantan Wali Kota Solo ini percaya KPK akan memproses Edhy sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional, pemerintah konsisten dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tutupnya.
Eddy dilantik oleh Jokowi bersama 37 orang lainnya menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10/2019).
Ia mendapat tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sebelumnya dijabat oleh Susi Pudjiastuti.
Bagaimana sepak terjang Eddy selama menjadi Menteri KKP? Berikut Tribunnews sajikan infomasinya yang dirangkum dari kkp.go.id dan sumber lainnya:
1. Isi Jabatan yang kosong
Mengawali masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan serah terima jabatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo.
Menteri Edhy menyampaikan tidak banyak perombakan yang akan dilakukan, termasuk dalam perubahan struktur.
Namun, ia menyebut akan segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong agar pekerjaan dapat dilakukan lebih sempurna.
"Setidaknya 6 bulan ini kita akan kerja dan saya akan langsung lanjutkan apa yang sudah Ibu Susi lakukan. Manakala masih ada yang perlu kita sempurnakan, akan kami sempurnakan."
"Saya melihat teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja tidak pernah henti-hentinya untuk membela nelayan kita," katanya dikutip dari kkp.go.id.
2. Jalin Kerja Sama Internasional
KKP di bawah komando Edhy juga menjalin sejumlah hubungan kerja sama internasional dengan sejumlah pihak.
Sebut saja mulai negara Korea Selatan, Singapura, Malaysia, hingga negara Thailand digandeng oleh KKP.
Saat bertemu dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-beom, Rabu (18/12/2019), Edhy membahas soal perlindungan ABK Indonesia di Korea Selatan.
Ia berharap agar Pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian terhadap hak-hak dan kesejahteraan ABK WNI yang bekerja di sana.
3. Tangkap Kapal Pencuri Ikan
Melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Susi Pudjiastuti, KKP di bawah pimpinan Edhy juga telah menangkap sejumlah kapal pencuri ikan.
KKP melaporkan, terhitung sejak Januari hingga 24 Oktober 2019, pihaknya telah berhasil menangkap 54 saat melakukan upaya penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
4. Eskpor benih lobster (benur)
Di sisi lain, Edhy membuka keran penangkapan benih lobster untuk dibudidaya maupun diekspor.
Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020, yang mengganti aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020.
Dalam tiap kesempatan Edhy berkali-kali menyatakan eskpor benur merupakan caranya menyejahterakan nelayan kecil yang bergantung hidup dari menangkap benur.
"Kalau ditanya berdasarkan apa kami memutuskan? Nilai historis kemanusiaan karena rakyat butuh makan."
"Tapi berdasarkan ilmiah, juga ada. Kalau ditanya dulu penelitian seperti apa? Dulu tidak ada."
"Ini ada Dirjen-dirjennya, belum berubah orang-orangnya," kata Edhy dikutip dari Kompas.com.
Berdasarkan kajian akademik yang dipaparkan Edhy, benih lobster hanya bisa hidup 0,02 persen jika dibiarkan hidup di alam.
Artinya dari 20.000 benih lobster, hanya sekitar 1 ekor lobster yang tumbuh hingga dewasa.
Sementara jika dibudidaya, angka hidup lobster bisa melonjak jadi 30 persen, 40 persen, bahkan 70-80 persen tergantung jenis budidayanya.
Terkait eksploitasi yang banyak dikhawatirkan, Edhy yakin tidak akan terjadi eksploitasi berlebihan.
Sebab setiap eksportir diwajibkan untuk menaruh kembali sekitar 2 persennya yang siap hidup.
Namun, karena ekspor benih lobster atau benur inilah yang diduga menjadi penyebab Edhy diamankan oleh KPK.
Sumber : Tribunnews.com
