Breaking News:

PILKADA KEPRI

Bawaslu Kepri Temukan 34 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Kepri 2020, Apa Saja?

Bawaslu Kepri pada tahapan kampanye yang berakhir pada 5 Desember 2020 lalu, telah menangani 34 kasus dugaan pelanggaran.

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Tri Indaryani
TribunBatam.id/Bereslumbantobing
PEMUNGUTAN SUARA ULANG - Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepri, Minggu (13/12/2020). Bawaslu Kepri pada tahapan kampanye yang berakhir pada 5 Desember 2020 lalu, telah menangani 34 kasus dugaan pelanggaran. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kepri 2020, saat ini telah sampai pada tahapan pungut hitung suara, Senin (14/12/2020)

Sjahri Papene selaku Koordinator Divisi Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kepri mengatakan, hingga saat ini Bawaslu sedang melakukan proses terkait dugaan pelanggaran pada tahapan penghitungan suara di masing-masing Kabupaten atau Kota.

"Dugaan pelanggaran pada tahapan penghitungan suara sedang dalam proses di masing-masing Kabupaten Kota," ujar Kordiv Bawaslu kepada Tribunbatam.id, Minggu (13/12/2020) malam 

Sehingga, Sjahri belum bisa memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran pada tahapan Tungsura Pilkada Kepri 2020.

"Saat ini sedang dalam proses, jika sudah diplenokan akan saya share," jelasnya singkat.

Kemudian ia mengatakan, terkait dengan penghitungan suara juga sudah dilakukan pemilihan suara ulang PSU di 2 TPS yg ada di Batam.

Selain itu, Bawaslu Kepri pada tahapan kampanye yang berakhir pada 5 Desember 2020 lalu, telah menangani 34 kasus dugaan pelanggaran.

Baca juga: DIDUGA Bagikan Atribut Kampanye, Bawaslu Batam Periksa Ketua RT 2 Pelita

"25 dugaaan merupakan temuan dan 9 ada laporan yang diterima," kata Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kepri.

Sjahri menjelaskan, temuan merupakan hasil pengawasan aktif dari Pengawas dan Laporan adalah informasi atau laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh warga ke Bawaslu.

"Setelah proses klarifikasi ada 12 yang bukan pelanggaran, pelanggaran administrasi ada 10, kode etik ada 2, pelanggaran hukum lainnya ada 10," jelas Sjahri.

Temuan dugaan pelanggaran pada masa kampanye, Sjahri menegaskan bahwa, data ini adalah data sampai pada tahapan kampanye, jadi outputnya adalah rekomendasi untuk perbaikan adminitsrasi.

Sementara itu, Bawaslu Kepri terus melanjutkan pengawasan jalannya Pilkada Kepri 2020. (Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved