Breaking News:

DEMO BURUH DI BATAM

BREAKING NEWS - Kapolresta Barelang Bubarkan Aksi Demo Buruh di Depan Kantor Walikota Batam  

Kapolresta Barelang Polda Kepri, Kombes Pol Yos Guntur turun langsung membubarkan aksi demo yang dilakukan buruh di depan kantor Walikota Batam.

Penulis: | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id/ARGIANTO DA NUGROHO
Petugas kepolisian membubarkan aksi unjuk rasa buruh saat menyuarakan aspirasi di Depan Pemerintah Kota Batam, Selasa (29/12). Sekitar 50 buruh yang berunjukrasa dibubarkan pihak kepolisian karena dianggap menimbulkan aksi kerumunan serta melanggar protokol kesehatan. 

BATAM, TRIBUNBATAM. id - Puluhan buruh yang ingin menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri, Batam Centre dibubarkan secara paksa oleh Polresta Barelang, Selasa (29/12/2020).

Buruh yang akan melakukan demo itu tergabung dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam.

Pantauan awak media di lokasi, dalam membubarkan buruh yang akan melakukan demo itu turun langsung Kapolresta Barelang Polda Kepri, Kombes Pol Yos Guntur.

Kemudian puluhan personel dari Polresta Barelang dan juga Satpol PP Kota Batam yang bertugas di kantor Walikota Batam tersebut.

"Kita sangat menyayangkan pembubaran demo yang akan kita dilakukan hari ini. Padahal ini adalah aksi nasional," ucap Ketua FSPMI Kota Batam, Alfitoni kepada media termasuk Tribun Batam di lokasi.

Dikatakan Alfitoni, alasan dari polisi membubarkan demo tersebut adalah karena saat ini pandemi Covid-19 di Kota Batam sedang marak dan tidak diizinkan untuk demo dan kumpul-kumpul.

Baca juga: JADWAL Kapal di Pelabuhan Domestik Sekupang Batam, Selasa (29/12), Kapal Selalu Penuh Penumpang  

"Padahal rencananya demo yang akan dilakukan ini mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak, buruh yang turun juga dibatasi jumlahnya, cuma 40 orang saja," ucap Alfitoni.

Kalau memang tidak boleh untuk melakukan demo hari ini, pihak kepolisian kenapa tidak disampaikan sebelum buruh turun ke jalan. 

"Tuntutan kita dalam aksi hari ini ada dua, yakni  meminta pemerintah untuk mencabut Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dan meminta pemerintah untuk menjalankan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK)," bebernya. (Tribunbatam.id/Filemon Halawa) 

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved