Pekerja Gaji Maksimal Rp 8 Juta Bisa Ajukan KPR Subsidi

TRIBUNBATAM.id - Pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 8 juta bisa mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR subsidi.

Namun KPR subsidi hanya berlaku bagi pekerja dengan penghasilan tetap.

Tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian PUPR menganggarkan dana FLPP sebesar Rp 16,66 triliun untuk 157.500 unit rumah.

Pemerintah juga menggelontorkan  bantuan BP2BT akan dianggarkan sebesar Rp 8,7 miliar untuk 218 unit tetapi bisa ditingkatkan sampai 66.750 unit.

• Ada Apa dengan BNI? Bidik Kaum Milenial Tawarkan Suku Bunga KPR 4,74 Persen

Sejumlah bank pelat merah turut menjadi penyalur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi bagian dari program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Di antaranya adalah PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Ada beberapa skema subsidi hunian bagi MBR yang dilakukan pemerintah.

Mayoritasnya dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).

Lalu ada bantuan Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), hingga skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

Bantuan SSB Rp 5,96 triliun dan SBUM sebesar Rp 630 miliar untuk 157.000 unit dimana bantuan subsidi ditetapkan Rp 4 juta di seluruh Indonesia, kecuali Papua Barat Rp 10 juta.

Bank Mandiri turut serta jadi penyalur KPR subsidi untuk semua program pemerintah tersebut.

Executive Vice President Consumer Loans Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan, KPR disalurkan kepada MBR yang belum memiliki rumah tetapi harus memenuhi aspek kemampuan membayar.

Persyaratan lainnya, calon nasabah harus memiliki KTP yang terdaftar di Dukcapil, belum pernah menerima subsidi rumah, memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta, dan memiliki penghasilan tetap.

"KPR subsidi mayoritas kami berikan ke karyawan yang memang memiliki income tetap," jelas Susatyo kepada Kontan.co.id, Selasa (2/2/2021).

Pekerja informal juga bisa mendapatkan KPR subsidi Bank Mandiri dengan catatan memiliki pekerjaan yang jelas, memiliki saldo dalam rekening dan dalam catatan rekening tercatat memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan angsuran setiap bulan.

Dengan adanya persyaratan yang mesti dipenuhi calon debitur maka tunawisma tentu tidak bisa mengakses KPR subsidi dari bank ini.

Bank Mandiri saat ini tengah menggodok untuk bisa melakukan pembiayaan KPR subsidi kepada pekerja informal yang bermitra dengan platform digital seperti e-commerce.

Banyak pelapak-pelapak di e-commerce yang memiliki penjualan bagus dan saat ini sebagian sudah dibiayai bank dalam bentuk modal kerja.

Dari pembiayaan modal kerja itu, Bank Mandiri bisa melihat perkembangan bisnis para pelapak tersebut untuk dinilai apakah layak untuk dibiayai dari sisi kredit konsumsinya termasuk KPR.

Susatyo menjelaskan, bunga KPR subdidi untuk FLPP dan SSB tidak berbeda yakni fixed 5% sepanjang tenor. Harga rumah subsidi untuk skema inipun sudah ditetapkan pemerintah.

Dalam skema FLPP, pemerintah akan memberikan bantuan likuiditas yang ditempatkan di bank dalam bentuk giro untuk membiayai 75% harga rumah dan 25% dibiayai bank.

Sementara skema BP2BT berbeda.

Subsidi yang diberikan pemerintah dalam bentuk bantuan uang muka sekitar Rp 32 juta- Rp 40 juta.

Namun bunga KPR yang dikenakan kepada nasabah akan menggunakan bunga KPR komersial yang berlaku di bank.

Batasan harga hunian yang bisa menggunakan KPR BP2BT akan bergantung pada zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR.

Untuk rumah tapak mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 219 juta dan rumah susun mulai Rp 288 juta hingga Rp 385 juta.

Lalu, untuk rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp 120 juta hingga Rp 155 juta.

Permintaan akan KPR subsidi di Bank Mandiri sangat tinggi dimana dalam aplikasi Sikasep jumlah calon pembeli rumah subsisi yang memilih bank ini mencapai 6.000.

Itu sebabnya, perseroan mengajukan kuota FLPP 10.000 unit tahun ini.

Kementerian PUPR baru memberikan kuota 3.000 unit tahun ini, naik dari relasasi tahun lalu sebanyak 2.700 unit.

"Namun, kami masih bisa mengajukan tambahan kuota pada semester kedua jika kuota tahap pertama ini sudah terserap semua," ujar Susatyo.

BRI melayani KPR subsidi dari program pemerintah yakni KPR Sejahtera FLPP dengan skema KPR bunga 5% sepanjang tenor dan DP mulai 1% SBUM dengan skema bantuan tambahan uang muka bagi debitur program FLPP, dan BP2BT.

Kriteria yang ditetapkan BRI untuk mengakses KPR subsidi tersebut juga tak berbeda dengan Bank Mandiri.

Aestika Oryza Gunarto Sekretaris Perusahaan BRI mengatakan, program subsidi itu pada dasarnya memang ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah.

Namun harus memperhitungkan aspek finansial dari calon debitur untuk menilai kemampuan pembayaran kreditnya.

Sepanjang tahun 2020, BRI telah menyalurkan 100% sesuai kuota FLPP yang telah diberikan oleh Kementerian PUPR yakni 4,969 unit dengan nilai Rp 531 miliar.

Permintaan KPR subsidi yang diterima bank ini juga meningkat lewat aplikasi Sikasep sehingga BRI mengajukan kuota 25.000 unit tahun ini.

Namun, saat ini yang disetujui pemerintah baru 6.000 unit yang ditargetkan akan tersalurkan seluruhnya pada kuartal I.

Kredit bakal menggeliat

Geliat pertumbuhan kredit properti masih tetap positif kendati diterjang badai pandemi Covid-19.

Bank Indonesia (BI) mencatat, per Desember 2020 lalu realisasi kredit properti masih naik 3,6% secara year on year (yoy) menjadi Rp 1.066,4 triliun.

Penopangnya tak lain adalah kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih bergerak naik 3,4% secara tahunan menjadi Rp 521,6 triliun.

Pertumbuhan itu praktis lebih baik dibandingkan pertumbuhan kredit secara industri yang terkontraksi sebanyak 2,7% akhir tahun lalu.

Kondisi ini menandakan bahwa peluang pertumbuhan KPR masih sangat terbuka, khususnya di tahun 2021 walau dalam situasi pandemi Covid-19. Termasuk potensi permintaan kredit perumahan. 

Hal ini bisa dilihat dari data backlog kepemilikan rumah tahun 2020 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Kementerian PUPR) yang secara nasional mencapai 13,49 juta unit.

Di sini, peran perbankan menjadi kunci pertumbuhan kredit properti dan KPR. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai pemimpin pasar di KPR dengan pangsa pasar sebesar hampir 40% tentu menjadi sorotan.

Bank BTN juga sudah menyiapkan sederet strategi untuk lebih menggalakkan penyaluran KPR.

Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar menjelaskan, salah satu inisiatif yang dilakukan perseroan saat ini yakni melalui optimalisasi teknologi digital. 

Wajar saja, menurut perseroan pemanfaatan digital saat ini sudah menjadi kebutuhan, apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Bank bersandi bursa BBTN ini telah menerapkan pengajuan KPR BTN yang bisa dilakukan secara daring (online).

Termasuk pemilihan lokasi rumah hingga pembayaran tanda jadi. 

"Lewat cara ini, proses kredit menjadi lebih cepat, karena verifikasinya juga dilakukan secara digital," terangnya kepada Kontan.co.id, Senin (1/2).

Bank plat merah ini juga telah meluncurkan program promosi bagi nasabah yang melakukan pengajuan KPR BTN secara online.

Antara lain mendapatkan diskon provisi sebesar 50% dan bebas biaya administrasi serta mendapat bonus saldo LinkAja.

Hirwandi melanjutkan, sejatinya digitalisasi telah menjadi fokus utama pengembangan bisnis Bank BTN dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini salah satunya ditandai lewat pergelaran pameran properti virtual yang bekerjasama dengan pengembang pilihan.

Misalnya belum lama ini, BTN menggelar Pameran Properti Virtual HUT KPR 44 di bulan Desember 2020 lalu. Di awal tahun ini Bank BTN juga akan kembali melanjutkan Pameran Properti Virtual pada bulan Februari 2021 dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) BTN ke-71.

Melihat sederet inisiatif digital tersebut, Hirwandi sangat optimistis pertumbuhan bisnis KPR di 2021 akan jauh lebih baik dari tahun 2020 lalu. "Dalam tiga bulan terakhir di tahun 2020, pertumbuhan KPR semakin meningkat. Begitu juga dengan strategi-strategi baru," imbuhnya.

Di sisi lain, peluang pertumbuhan sektor perumahan ini sebenarnya juga sudah dibuktikan Bank BTN. Meski diakui tantangan penyaluran kredit cukup berat, Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan tahun lalu kredit perumahan BTN terutama KPR subsidi masih mampu tumbuh 7,7% secara tahunan. 

Adapun, di tahun 2021 secara total kredit, Bank BTN menargetkan pertumbuhan sekitar 7%-9%.

Selain dari inisiatif digital, Bank BTN selaku ujung tombak Program Sejuta Rumah juga telah mendapat tugas baru dari pemerintah.

Salah satunya lewat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2021 senilai Rp 8,73 triliun.

Dana tersebut akan disalurkan perseroan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi konvensional senilai Rp 7,76 triliun dan KPR subsidi syariah senilai Rp 965 miliar.

Bank BTN tentunya berharap, lewat upayanya mendorong sektor perumahan, pemulihan ekonomi bisa mulai terakselerasi.

Dominasi pangsa pasar Bank BTN di sektor perumahan ini pun mendapat pengakuan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Wakil Menteri (Wamen) II BUMN Kartika Wirjoatmodjo membenarkan kalau modal modal Bank BTN cukup kuat untuk bertahan di sektor pembiayaan properti tanpa perlu berubah menjadi bank yang universal.

Pria yang akrab disapa Tiko ini juga menilai, melalui pertumbuhan segmen perumahan dan customer based yang bisa digarap dari value chain perumahan, Bank BTN dipastikan masih bisa tumbuh dan besar serta menjadi bank yang sehat dengan kapitalisasi pasar yang jumbo. 

“Dalam periode recovery ini, selain memperbaiki kualitas kredit dan funding,  kita juga bisa membangun transaction business yang kuat dimulai dari value chain mortgage yang menjadi core competence dari Bank BTN,” kata Tiko, belum lama ini.

Sektor perumahan dan properti memang selalu menjadi andalan penggerak pertumbuhan ekonomi negara.

Sebab, ada sekitar 172 sektor turunan properti yang bisa kembali bergairah, apabila geliat peningkatan bisnis mulai bergerak.

Hal ini juga ditangkap oleh regulator. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso sudah mengisyaratkan kalau pihaknya akan mengeluarkan relaksasi aturan penyaluran pembiayaan di sektor properti.

Dia menjelaskan di sektor properti masih bisa diberikan relaksasi penyaluran kredit, terutama untuk perumahan dengan harga murah. Keringanan berupa penurunan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) masih bisa diturunkan secara temporer. 

Tentu hal ini bisa memberikan ruang ekspansi perbankan di sektor perumahan dan properti menjadi lebih terbuka di tahun 2021.

Di samping itu, Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai, sektor properti sudah mengalami tujuh tahun cuti sejak mengalami lonjakan tren pada pada 2009 hingga 2012 silam. 

Sejatinya, sejak awal tahun 2020 lalu Ali menyebut properti sebenarnya mulai alami kenaikan hanya saja lantaran pandemi Covid-19 kembali melambat.

Namun usai pandemi berakhir, diprediksi sektor properti akan kembali pada jalur cepat bahkan melesat terutama pada 2022. 

"Saya perkirakan mungkin di akhir 2021 itu baru mulai properti bergerak dan 2022 mulai naik. Diperkirakan tahun 2022 akan naik kencang," kata Ali.

baca berita terbaru lainnya di google news

Sumber: Kontan