Breaking News:

Jabatan Bupati Bintan Berakhir, Apri Sujadi Minta 219 ASN Bintan segera Selesaikan LHKPN

Bupati Bintan Apri Sujadi bilang, LHKPN merupakan hal penting yang wajib dilaporkan seorang pejabat ataupun penyelenggara negara

tribunbatam.id/Alfandi Simamora
Jabatan Bupati Bintan Berakhir, Apri Sujadi Minta 219 ASN Bintan segera Selesaikan LHKPN. Foto Bupati Bintan, Apri Sujadi 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Sebelum masa jabatannya sebagai Bupati Bintan berakhir, Apri Sujadi meminta agar 219 Aparatur Sipil Negara (ASN) Bintan segera menyelesaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di awal tahun 2021.

Hal itu dikatakannya seusai memimpin rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bintan di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Rabu (17/2/2021).

Diketahui, jabatan Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan masa jabatan 2016-2021, Apri Sujadi dan Dalmasri Syam berakhir pada 17 Februari 2021.

Pada kesempatan itu, Apri menuturkan, LHKPN merupakan hal penting untuk dilaksanakan. Di samping itu juga sebagai kewajiban seorang pejabat ataupun penyelenggara negara.

"Persentasenya masih 71,8 persen ASN Bintan yang sudah menyelesaikan LHKPN. Kita meminta agar 219 ASN Bintan yang belum menyelesaikan LHKPN dapat segera menindaklanjuti hal tersebut," ujarnya.

Baca juga: Sekda Bintan Adi Prihantara Jabat Plh Bupati Bintan, Ini Kata Plh Gubernur Kepri

Baca juga: Baru Serahkan SK Plh Bupati Bintan, Plh Gubernur Kepri Mendadak Serahkan SK Lagi, Mengapa?

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bintan, Irma Annisa menuturkan, 219 ASN Bintan yang belum menyelesaikan LHKPN tersebar di banyak OPD dan Kecamatan.

Ia mengimbau, agar hal ini menjadi perhatian bagi kepala OPD dan Camat untuk mengawasi dan mengarahkan pegawainya, menyelesaikan LHKPN agar tepat waktu.

"Sudah kita sampaikan saat rapat tadi, selain LHKPN kita juga mengimbau seluruh ASN khususnya staf dapat menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). LHKASN dimulai pembuatan akunnya oleh Inspektorat pada akhir tahun 2019.

Tapi progres pelaporan di tahun 2020 hanya sekitar 50 persen. Maka untuk tahun 2021 ini kita harapkan bisa 100 persen," tegasnya.

Irma melanjutkan, LHKASN termasuk hal baru di kalangan ASN.

Bahkan bisa dikatakan adanya kewajiban melaporkan harta kekayaan ini baru dilaksanakan tahun ini. Biasanya laporan harta kekayaan hanya dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah dalam LHKPN.

Halaman
123
Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved