Breaking News:

Vaksinasi Mandiri Bidik 2 Juta Karyawan, Gunakan Vaksin yang Berbeda dari Vaksin Gratis Pemerintah

Vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong atau mandiri harus berbeda dengan vaksin gratis pemerintah.

Editor: Rimna Sari Bangun
tribunbatam.id/Febriyuanda
ilustrasi. Kegiatan vaksinasi corona dosis dua kepada 10 pejabat publik di halaman Dinkes PPKB Lingga, Senin (15/2/2021) 

TRIBUNBATAM.id - Meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di lingkungan korporasi, pemerintah terus mengupayakan program vaksinasi mandiri atau gotong royong. Ditargetkan ada dua juta karyawan yang akan menjalani program vaksinasi tersebut.

Pelaksanaannya juga akan dibarengi dengan vaksinasi masyarakat umum, sehingga paralel dengan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Sehingga, target percepatan vaksinasi dan membentuk kekebalan komunitas (herd immunity) dapat tercapai lebih cepat.

"Kalau paralel pasti lebih cepat, ini keuntungan yang bisa kita dapatkan. Dari segi pembiayaan, proses penganggaran swasta lebih fleksibel dari pemerintah. Walaupun ada ketentuan dari pemerintah yang diikuti. Kalau swasta lebih membantu akan banyak [yang divaksin], tapi targetnya tidak akan membantu terlalu banyak, pasti [estimasi] coveragenya cuma 2 juta," ujar Jubir vaksinasi Covid-19 dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Jumat (19/2).

Ia menyatakan, vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong atau mandiri harus berbeda dengan vaksin gratis pemerintah. Sehingga vaksinasi mandiri tidak mengganggu pelaksanaan vaksinasi pemerintah.

"Di dalam vaksin gotong royong (mandiri) vaksinnya harus berbeda dari alokasi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi on top 181,5 juta. Dan jelas vaksinnya harus vaksin yang merek dan jenisnya berbeda dari yang digunakan pada pemerintah," ujar dia.

Selain itu Nadia mengungkapkan, vaksinasi mandiri tidak boleh menggunakan rumah sakit, puskesmas ataupun klinik yang sudah ditunjuk sebagai Fasilitas yang akan memberikan vaksin pemerintah.

Ada 12 fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas, klinik dan dokter praktik, maupun RS swasta di Indonesia. Namun, baru empat ribu yang terlibat dalam vaksin program pemerintah.

"Perusahaan harus bekerja sama dengan rumah sakit yang lain. Jadi potensi itu masih ada dan masih bisa untuk dilaksanakan vaksinasi mandiri," terang dia.

Diketahui, terdapat tujuh jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) memastikan semua vaksin harus mendapatkan izin edar atau penggunaan darurat (EUA), termasuk pengadaan vaksin dalam vaksinasi gotong royong atau mandiri.

Kepala Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus, BPOM Siti Asfijah mengatakan, aturan tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 9/2020.
Ia pun memaparkan, syarat izin darurat untuk vaksin Covid-19 antara lain :

data uji klinik fase 1 dan 2 dengan pemantauan 6 bulan untuk menunjukkan keamanan dan imunogenitas vaksin. Kemudian, data uji klinik fase 3 dengan intern analisis pemantauan 3 bulan untuk menunjukkan keamanan, imugenitas, dan efikasi vaksin 50 persen. Serta menyertakan data mutu lengkap dengan stabilitas minimal 3 bulan.

"Proses evaluasi, kriteria, sama untuk memastikan vaksin yang akan digunakan memenuhi ketentuan keamanan khasiat, dan mutu," ujarnya. (*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved