Breaking News:

Apa Itu KPBPB sesuai PP 41/2021? Ini Kata Akademisi Soal Peluang Investasinya untuk Batam

Ervin Nora Susanti menilai, PP No 41 Tahun 2021 ini akan menjadi peluang bagi peningkatan investasi di Batam

tribunbatam.id/istimewa
Foto Ketua Program Studi Magister Manajemen UNRIKA, Dr. Ervin Nora Susanti, M.Si. Apa Itu KPBPB sesuai PP 41/2021? Ini Kata Akademisi Soal Peluang Investasinya untuk Batam 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Apa Itu KPBPB sesuai PP 41/2021? Ini Kata Akademisi Soal Peluang Investasinya untuk Batam.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan sebagai turunan dari UU Cipta Kerja dalam bentuk 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Salah satu dari peraturan pemerintah tersebut adalah PP No 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Apa itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)?

Ketua Program Studi Magister Manajemen UNRIKA, Ervin Nora Susanti mengatakan, KPBPB yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Secara kelembagaan dalam peraturan pemerintah ini, KPBPB terdiri dari Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan (BP).

Baca juga: Ketua Kadin Batam Sebut PP 41/2021 Harapan Positif bagi Investasi

Baca juga: JABATAN Ex-Officio Berakhir 2024, Ini Tanggapan Rudi Soal Penggabungan Wilayah FTZ Kepri


Jika sebelumnya DK Karimun dan Bintan diketuai oleh gubernur dan Batam oleh Kepala BP Batam Ex Officio, maka dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan, DK diketuai oleh Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota, dan/ atau ketua Dewan Perwakilan Daerah yang terkait.

Perubahan struktur kelembagaan ini tentu akan memberikan perubahan pada kebijakan dari DK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengembangkan KPBPB.

DK memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Sementara BP dibentuk oleh DK dengan tugas dan wewenang untuk :

a) Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sesuai dengan fungsi KPBPB.

Halaman
1234
Penulis: ronnye lodo laleng
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved