Pj Gubernur Kepri Ikut Rakor Gubernur se-Sumatera, Pembangunan Jembatan Batam Bintan Ikut Dibahas

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kepri Suhajar Diantoro ikut rapat koordinasi bersama Gubernur se-Sumatera melalui sambungan video conference dari Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Pada kesempatan itu, Suhajar Diantoro menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa atas program dan proyek-proyek yang diarahkan ke Provinsi Kepri.

Untuk proyek prioritas dalam mendukung Major Proyek Nasional di antaranya, yakni pembangunan Jembatan Batam Bintan.

“Kita sudah sepakat untuk menyatukan Pulau Batam dan Pulau Bintan, sehingga luas kedua pulau ini menjadi lebih kurang 2.400 km persegi dan DED-nya sudah akan dilaksanakan pada tahun 2021," ucapnya.

Ia menyebut, panjang Jembatan Batam Bintan lebih kurang 7 km, ditambah keseluruhan jalannya jadi lebih kurang 14 km.

Baca juga: Pj Gubernur Kepri Tunggu Balasan Kemendagri, Dapat Usul Pelantikan Bupati Langsung saat Pandemi

Baca juga: Pj Gubernur Kepri Pastikan Vaksinasi Corona di Kepri Sentuh Pelosok Terpencil

Suhajar Diantoro mengatakan, pembebasan tanah di Sri Kuala Lobam untuk kaki jembatan di Pulau Bintan seluas 3 hektare akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemkab Bintan. Sedangkan tanah untuk di Pulau Bau dan Tanjung Sauh menjadi tanggungjawab konsorsium swasta.

"Dan tapak tanah di Pulau Batam seluas 20 hektare akan menjadi tanggung jawab BP Batam untuk mendukung proyek ini yang akan dimulai tahun 2022,” jelasnya.

Selain pembangunan Jembatan Batam Bintan, untuk mendukung major project atau Proyek Prioritas Nasional, Pemerintah Provinsi Kepri juga mengusulkan pembangunan Fly over Jalan Basuki Rahmat, Pembangunan Fly Over Km.8 Tanjungpinang, penanganan banjir perkotaan di Tanjungpinang, perintisan destinasi pariwisata regional 1 dan 2 di Pulau Bintan.

Kemudian pembangunan sarana dan prasarana akademi Komunitas Politeknik Industri berbasis Kompetensi di KEK Galang Batang.

“Pada major project ini diharapkan target yang akan dicapai bersama adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Kepri menjadi 6,4%, Kota Batam menjadi 5,36% dan untuk Bintan menjadi 6,81%. Begitu juga laju pertumbuhan sektor industri dan komodasi, makanan dan minuman,” katanya.

Kemudian menyangkut akses air minum perpipaan, Pemerintah Provinsi Kepri mengusulkan pembangunan SPAM regional Bintan dan menyatukan pipa primer, sehingga satu Pulau Bintan akan memiliki satu sistem perpipaan yang terpusat.

Selain itu juga diusulkan pembangunan jalan lingkar pulau tertinggal, terluar dan terdepan Batubi-Kelarik Natuna. Kemudian major project pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu. Dua yang diusulkan yaitu pembangunan dermaga muat terintegrasi di pelantar 1 dan 2 Tanjungpinang dan pembangunan pengembangan pelabuhan di Kepulauan Anambas.

“Usulan tambahan, pembangunan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun, Bandara Letung Anambas dan Daik, Lingga,” tambahnya.

Sedangkan terkait 8 indikator faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Menteri PPN, di mana Kepri terdapat 2 indikator yang perlu mendapat perhatian bersama, yaitu aspek pembiayaan dan aspek SDM kesehatan yang menjadi faktor penghambat.

Suhajar menjelaskan, Kepri dengan jumlah pulau 2.408 dimana 394 di antaranya berpenghuni, terpencil, terpisah oleh lautan dengan gelombang yang lumayan tinggi pada musim tertentu, kesemuanya membuat pelayanan kesehatan di wilayah provinsi membutuhkan perhatian khusus.

“Kami tentunya sangat berharap jadi prioritas tambahan untuk membangun RS. Pratama di wilayah-wilayah terpencil dengan kondisi geografis seperti di Kepri,” tutupnya.

Pada kesempatan itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyampaikan, pembangunan di daerah harus sejalan atau sinkron dengan program nasional. Sehingga terbentuk sebuah konvergensi dalam pembangunan di masa mendatang.

“Dengan demikian belanja negara dalam hal ini, kualitas belanja menjadi lebih baik dan efektif karena pembangunan tidak hanya berdasarkan perspektif nasional tapi juga perspektif daerah, sehingga kita bisa efisienkan APBN kita,” kata Suharso Manoarfa saat membuka Rapat Koordinasi bersama Gubernur Se-Sumatera melalui sambungan Video Conference.

Acara ini dihadiri secara virtual oleh Gubernur Sumatera Utara Gubernur Lampung, Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bangka Belitung, Pj.Gubernur Jambi, Pj. Gubernur Sumatera Barat, Pj. Gubernur Bemgkulu serta Gubernur Aceh.

Forum Rakor Gubernur Tahun 2021, menurut Suharso Maonarfa menekankan pada sinergi pelaksanaan Major Project/ Prioritas Nasional dan kesiapannya dengan pembangunan daerah berbasis isu wilayah yang akan dilakukan pada tahun 2022 sebagai bagian dari Fungsi Bappenas sebagai Clearing House.

Dalam forum Rakor Gubernur Tahun 2021 ini, Suharso mengharapkan agar para Gubernur menyampaikan 3 (tiga) major project atau Proyek Prioritas Nasional atau usulan proyek baru pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi prioritas tahun 2022 dan mendukung Prioritas Nasional secara fokus dan terintegrasi.

“Dalam pertemuan hari ini kita akan bahas berbagai usulan dari daerah Provinsi terkait rencana kerja Pemerintah Tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama penyusunan anggaran 2022 yang mengacu RPJMD 2022-2024, yang setiap tahun diturunkan dalam RKP dengan 7 agenda Pembangunan Prioritas Nasional,” katanya..

Adapun Fokus RKP Tahun 2022 mengangkat Tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" memfokuskan reformasi pada beberapa sektor diantaranya Industri, Pariwisata, Infrastruktur, Tranformasi Digital, Reformasi Kesehatan, Reformasi Perlindungan Sosial, Ketahanan Pangan, UMKM, Pembangunan Rendah Karbon serta Reformasi Pendidikan dan Keterampilan.

Dalam kesempatan ini Menteri PPN/ Kepala Bappenas juga menyampaikan hasil evaluasi usulan proyek pada Rakor Gubernur 2020 yang lalu untuk Provinsi Kepri, di antaranya proyek pembangunan Flyover Simpang Kabil Batam telah masuk dalam tahap persiapan dan akan dialokasikan pada tahun 2022 dengan pendanaan SSBN dan Multiyeras Contract.

Sedangkan untuk pembangunan Jembatan Batam Bintan masuk pada kajian awal dan sedang berproses di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR untuk finalisasi FBC.

“Ditargetkan selesai pada Q1. Dalam Q1 juga akan ada pembahasan tentang lingkungan hidup dan kesiapan lahan dengan pemda,” ucapnya.

(*/Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google