Breaking News:

BATAM TERKINI

DPRD Bahas Ranperda Pemberdayaan Masyarakat, Tiap Kelurahan dapat Rp 1,7 Miliar

Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemberdayaan masyarakat.

TRIBUNBATAM.id/ROMA ULY SIANTURI
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperluas lagi cakupan peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 tahun 2019 tentang pembangunan sarana dan prasana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemberdayaan masyarakat.

Hal ini relevan dengan Komisi I DPRD Kota Batam, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperluas lagi cakupan peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 tahun 2019 tentang pembangunan sarana dan prasana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

"Di sana akan dibahas, dipertajam, dan dirincikan lagi mengenai Perwako itu. Saya harapkan bahwa Perwako ini lebih diperluas lagi mumpung Perda ini belum disahkan," ujar Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, Jumat (26/2/2021).

Hal ini dianggap penting karena Ranperda tersebut akan dimasukkan ke dalam penyerapan anggaran APBD Kota Batam tahun 2022.

"Maka sebaiknya harus ada perbaikan Perwakonya, tidak hanya fokus dengan dua hal itu saja (pembangunan jalan dan drainase),”katanya.

Utusan menyebutkan perluasan cakupan Perwako Nomor 7 tahun 2019 diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebab, kata dia, peruntukkannya sudah tertuang pada peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 19 tahun 2007.

Baca juga: Walikota Batam, HM Rudi Ungkap Rencana Kerja 100 Hari Pertama Usai Dilantik

"Saya kira peraturan Mendagri itu cukup membantu memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, mengenai jumlah anggaran Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) Kota Batam, Utusan mengaku pada 2021 setiap kelurahan mendapat dana sebesar Rp1,3 miliar per tahun. 

Selain itu, tiap kelurahan juga mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp130 juta. Sehingga anggaran PIK per tahunnya mencapai Rp1,7 miliar.

“Dengan anggaran sebesar itu, saya minta pembangunan jangan digunakan untuk perbaikan jalan dan drainase saja. Kan bisa saja beberapa kelurahan tidak membutuhkan dua pembangunan fisik itu. Kami berharap ada perluasan objek dalam PIK sehingga membantu kebutuhan masyarakat," katanya. 

Ia menambahkan banyak juga kecamatan-kecamatan tak perlu lagi dengan pembangunan jalan dan drainase. Salah satunya Perumahan Sukajadi misalnya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
 

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved