Investasi Miras di Indonesia Dibuka, Disebut Mampu Dorong Perekonomian Daerah Destinasi Wisata

TRIBUNBATAM.id - Pro kontra terjadi seiring diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (Perpres 10/2021) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka investasi minuman keras (miras).

Jokowi telah meneken regulasi itu pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun dibalik pro kontra investasi miras itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyebutkan, itu mampu genjot perekonomian daerah terutama wilayah destinasi wisata.

Dibukanya keran investasi miras oleh Pemerintah mulai 2021 ini kini menjadi kontroversi di masyarakat dan mengundang penolakan dari masyarakat dan ormas agama seperti Muhammadiyah dan PBNU dan sejumlah partai politik pendukung Pemerintah seperti PPP.

Investasi miras ini dibuka Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengenai investasi minuman beralkohol atau minuman keras (miras).

Baca juga: PKS Ramai-ramai Gebuk Jokowi Soal Kebijakan Jokowi Legalkan Miras?

"Isu minuman beralkohol sangat sensitif. Perpres ini jangan diartikan pemerintah mendukung masyarakat meminum alkohol," ujarnya.

"Perpres ini membuka investasi minuman beralkohol tidak di seluruh Indonesia dan sifatnya bottom up. Investasi diizinkan apabila Gubernur sebagai pemimpin daerah mengajukan usulan," kata Piter.

Menurutnya, investasi miras bisa mendorong perekonomian daerah yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara atau turis asing karena menurutnya turis asing sangat dekat dengan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.

"Meskipun negara kita mayoritas muslim tetapi ada daerah yang mayoritas non muslim dan ada daerah-daerah tersebut yang menyandarkan perekonomian mereka ke pariwisata mancanegara," kata dia.