Breaking News:

Presiden Jokowi Keluarkan Kebijakan Kontroversi yang Untungkan Asing, Susi Pudjiastuti Tak Terima

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kembali menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan itu terkait Jokowi

Editor: Eko Setiawan
(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kini minta presiden Jokowi untuk tidak keluarkan kebijakan yang merugikan Indonesia 

TRIBUNBATAM.id |JAKARTA - Kebijakan baru yang dikeluarkan Presiden Jokowi kembali menjadi Kontroversi.

Kali ini, mantan menteri kelautan dan perikana (KKP) Susi Pudjiastuti menyoroti kebijakan baru Presiden Jokowi.

Sebab Kebijakan baru presiden Joko Widodo ini tidak mendasar.

Pasalnya, Presiden Jokowi memperbolehkan pihak asing untuk mencari harta karun di laut.

Baca juga: Polsek Galang Tangkap Pria Pembakar Hutan, Pelaku Mengaku Bakar Sampah, Tapi yang Terbakar 1 Hektar

Baca juga: Rudi - Amsakar Dapat Penghargaan Insan Peduli Zakat, Mampu Kumpulkan Zakat Puluhan Miliar

Baca juga: Proyeksi  IHSG Besok Jumat 5 Maret 2021 Pelemahan Masih Berlanjut, Berikut Sentimennya

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kembali menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Kebijakan itu terkait Jokowi memberi izin bagi perusahaan swasta asing untuk mecari harta karun di kawasan laut Indonesia.

Melalui akun Twitter-nya, @susipudjiastuti, Susi memohon agar pemerintah saja yang mengelola harta karun itu.

Tepatnya, harta karun di bawah laut yang disebut Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).

Pernyataan Presiden Jokowi yang akan menjadi orang pertama disuntik vaksin covid-19
Pernyataan Presiden Jokowi yang akan menjadi orang pertama disuntik vaksin covid-19 (screenshot youtube sekretariat presiden)

Tak hanya untuk Jokowi, permohonan Susi ini juga ditujukan kepada Menteri KKP baru, yakni Wahyu Sakti Trenggono.

"Pak Presiden @jokowi & Pak MenKP @saktitrenggono @kkpgoid."

"Mohon dengan segala kerendahan hati untuk BMKT dikelola & diangkat sendiri oleh pemerintah," tulis Susi, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, pemerintah saat ini sudah banyak kehilangan harta karun bersejarah.

Temuan harta karun ini seharusnya dikelola oleh negara Indonesia sendiri.

"Sudah banyak kita kehilangan benda-benda bersejarah yang seharusnya jadi milik bangsa kita," lanjut tulisnya.

Diketahui sebelumnya, untuk memperluas bidang usaha untuk investasi, Jokowi mengeluarkan kebijakan soal mengizinkan perusahaan asing untuk mencari harta karun bawah laut atay BMKT.
Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved