Ada Apa? Orang-orang Berkaos Moeldoko Mondar-mandir di Sekitar KLB Demokrat, Jumlahnya Ratusan

TRIBUNBATAM.id - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di The Hill Hotel Sibolangit, Sumatera Utara, mulai dihadiri para kader partai berlambang mercy yang mendukung kongres, Jumat (5/3/2021).

Satu per satu simpatisan terlihat telah memenuhi gerbang masuk ke lokasi KLB di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021).

Massa simpatisan itu terlihat mengenakan kaus putih biru dengan gambar Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden.

Informasi yang berhasil dihimpun Tribun-Medan.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan hadir dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tersebut.

Kedatangan Moeldoko disebut-sebut karena akan dicalonkan menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.

Pendiri Partai Demokrat yang mendukung KLB Sumut, Max Sopacua mengatakan saat ini Moeldoko sudah dalam perjalanan menuju lokasi kongres.

"Saat ini Pak Moeldoko sudah dalam perjalanan," kata Max Sopacua saat ditemui awak media.

Max Sopacua mengatakan, Moeldoko merupakan salah satu calon ketua umum Partai Demokrat.

Namun demikian, untuk proses pencalonan ketua umum, Max menuturkan pihaknya membuka ruang kepada seluruh pihak yang bersedia maju sebagai calon ketua umum.

"Kalau untuk yang lain silakan. Karena untuk pencalonan kami buka selebar-lebarnya," katanya.

Terkait berlangsung KLB, Max menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pencalonan tunggal.

"Proses tersebut dinilai tidak baik karena menutup peluang orang lain untuk maju. Itu tidak bagus seperti kongres yang sudah lewat," bebernya.

Untuk proses pemilihan ketua umum, lanjut Max, akan berlangsung demokratis.

"Pemilik suara memiliki hak untuk menentukan ketua umum terpilih nantinya. Suara terbanyak yang akan menjadi ketua umum tentunya," ujarnya.

Pantauan di lokasi, sepanjang kawasan The Hill Hotel berjejer bendera Partai Demokrat.

Kendati demikian, belum terlihat ada tokoh pendukung KLB yang hadir di lokasi.

Namun panitia pelaksana terlihat terus melalukan persiapan di areal kongres.

Informasi diperoleh, salah satu tokoh pendukung KLB adalah mantan bendahara Partai Demokrat, Nazaruddin Zulkarnaen juga terlihat di lokasi.

Reaksi Keras AHY

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan digelar di Hotel The Hills Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara hari ini.

Partai Demokrat pun mengirim surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar KLB Demokrat dihentikan.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.

Partai Demokrat menguraikan beberapa alasan mengapa KLB Demokrat harus dihentikan. 

Herzaky juga mengatakan partainya mengemukakan bahwa sejak Januari 2021 telah terjadi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang hendak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat pasal 81 ayat (4) Jo, pasal 83 Jo, pasal 94, serta bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik nasional, demokrasi dan mengancam kemandirian partai politik.

"GPK PD ini diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat serta disponsori oleh pihak eksternal partai. Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memilik hak suara yang sah," kata dia.

Atas tindakan mereka tersebut, kata dia, Partai Demokrat telah memecat mereka. Sehingga mereka tidak boleh lagi menyampaikan pernyataan atau bertindak atas nama Partai Demokrat atau menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat.

"Menyikapi hal ini, seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia sudah membuat serta menandatangani surat pernyataan menolak KLB ilegal. Para pemilik suara yang sah ini juga mendukung penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil Kongres ke V Partai Demokrat di Jakarta," ungkapnya.

Atas dasar itu, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Menkumham, dan Kapolri guna mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah.

"Surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan sudah diterima oleh Kantor Menko Polhukam, kantor Kapolri serta Kementerian Hukum dan HAM," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul AHY Surati Menko Polhukam, Menkumham, hingga Kapolri Minta Hentikan KLB.