'Saya, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah' Putra SBY Sebut KLB Demokrat Ilegal

TRIBUNBATAM.id - "Saya tegaskan tak ada dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Saya, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah."

Demikianlah pernyataan tegas Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Konferensi Pers di  Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

AHY memberikan responsnya atas KLB di Deliserdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai tersebut.

AHY menyebut acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat itu ilegal. Dia menegaskan mewakili seluruh kader Partai Demokrat.

"Terkait adanya kongres luar biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional, oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan kader eksternal," kata AHY.

Baca juga: SBY dan Moeldoko Pernah Seiring Sejalan, Kini Memanas Akibat KLB Demokrat

Baca juga: Soal KLB di Medan, Ketua DPC Demokrat Bintan: Tidak Ada Kader Kami yang Hadir

AHY menyebut bahwa tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir di KLB. "Kami punya data bahwa mayoritas pengurus daerah Demokrat ada di tempatnya masing-masing," kata AHY.

Ia menambahkan, banyak di antara peserta KLB yang hadir karena paksaan, ancaman, dan imblan. "Ini sangat merusak demokrasi di Indonesia, bukan hanya Partai Demokrat."

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko menerima dipilih jadi Ketum Partai Demokrat tandingan melalui panggilan suara.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ungkap panitia KLB kepada Moeldoko melalui panggilan telepon, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Ricuh

Acara Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang diselenggarakan oleh Jhoni Allen Marbun di hotel The Hill and Resort Sibolangit, Jumat (5/3/2021) sempat terjadi ricuh. Namun kericuhan itu terjadi di luar arena kongres.

Massa pro KLB saling adu pukul dengan massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain.

Sebelum terjadi bentrokan, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII telah meminta pihak kepolisian untuk membubarkan KLB ilegal yang tidak ada izinnya.

Hinca mengaku telah mengecek langsung ke Kapolri dan menyebut penyelenggaraan KLB dipastikan ilegal.

"Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi)."

"Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).

"Selain itu alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, kita pastikan alasan ini tidak benar," tambahnya.

Selain tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca juga memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja.

Tidak Sesuai AD/ART

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono Harimurti (AHY) menegaskan, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, illegal dan inkonstitusional.

“Baru saja hari ini dilakukan KLB secara illegal, secara inkonstitusional menamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk,” tegas Agus Harimurti Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).

“KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal, yang jelas terminologinya illegal dan inkonstitusional,” tambah AHY.

AHY lebih lanjut menuturkan KLB yang digelar oleh Jhoni Allen CS juga tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kemenkumham.

“KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah,” tegasnya.

AHY menjelaskan, berdasarkan konstitusi Partai Demokrat, KLB harus disetujui dan didukung 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan setengah dari DPC.

Keduanya,tegas AHY, merupakan angka minimal sebagai syarat mutlak untuk KLB.

“Dan harus sepersetujuan Majelis Tinggi Partai. Tiga klausul tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh para peserta illegal tersebut,” ujar AHY.

“Faktanya seluruh ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut, mereka berada di daerah masing-masing. Faktanya, ketua DPC Partai Demokrat tidak mengikuti KLB, mereka setia dan solid pada kepemimpinan yang sah. Mereka ada di daerahnya masing-masing,” tegas AHY.

“Peserta KLB illegal di Deli Serdang Sumatera Utara tadi bukanlah pemilik suara yang sah, mereka kebanyakan adalah mantan kader yang sudah dipecat, diberhentikan tetap secara tidak hormat,” tegasnya.

Sumber: Kompas.TV

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul AHY: Saya Adalah Ketua Umum yang Sah dan Legitimasi