Breaking News:

Deretan Kata Pengamat Politik Soal Konflik Partai Demokrat: KSP Itu Bukan Alat Politik

Deretan kata pengamat politik soal konflik di Partai Demokrat setelah KLB di Deli Serdang dan terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum.

Editor: Mona Andriani
Tribunnews.com
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan KSP, Moeldoko. 

TRIBUNBATAM.id - Ramai jadi perbincangan Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, Kepala Staf Presiden ( KSP), Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat .

Karena hal itu, konflik di Partai Demokrat semakin meruncing.

Bahkan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menganggap jika KLB di Deli Serdang itu ilegan dan inkonstitusional.

Sementara, kubu Moeldoko mengklaim KLB mereka sah dan konstitusional.

Lantas apa kata pengamat politik atas konflik di Demokrat?

Baca juga: Ketum Demokrat Versi KLB Moeldoko Berada di Pusaran Pemerintah, Apa Respon Jokowi Soal Itu?

Sejumlah pengamat politik memberikan analisisnya.

Berikut rangkumannya:

1. Konflik Demokrat Diprediksi Berkepanjangan hingga ke Pengadilan

Pengamat Politik, Muhammad Qodari mengatakan konflik di Demokrat yang kini muncul dualisme kepengurusan diperkirakan akan berkepanjangan yang nantinya akan berujung ke pengadilan.

Proses itu, kata dia, akan memakan waktu yang tak sebentar alias tahunan.

Karenanya hal tersebut perlu segera diselesaikan jika Partai Demokrat ingin berlaga di Pemilu 2024 mendatang. 

"Berdasarkan pengalaman partai lain, proses pengadilan terkait sengketa itu memakan waktu beberapa tahun. Nanti kalau sudah keluar keputusan dari Mahkamah Agung baru akan disahkan oleh Departemen Kehakiman. Selanjutnya dengan dasar itu akan berproses di KPU," ungkap Qodari. 

"Jadi dengan melihat jadwal pemilu adalah 2024 maka harusnya itu selesai sebelum tahun 2024, karena kalau tidak akan terjadi perdebatan yang akan merepotkan KPU jika keduanya mengajukan calon ke KPU. KPU nya bisa jadi korban karena didesak oleh kubu Munas 2020 dan kubu KLB 2021," imbuhnya. 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021). AHY memberikan pernyataan terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal dan mengecam KLB yang berlangsung di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tribunnews/Jeprima
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021). AHY memberikan pernyataan terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal dan mengecam KLB yang berlangsung di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.  (Tribunnews/Jeprima)
Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved