Breaking News:

KEPRI TERKINI

Pak Gubernur, KPPAD Kepri Masih Vakum, 'Kasus Anak di Bawah Umur Jadi Perhatian'

Mantan Ketua KPPAD Kepri, Erry Syahrial mendesak Gubernur untuk segera ambil kebijakan. Apalagi, kasus dengan anak di bawah umur sebagai korbannya.

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Septyan Mulia Rohman
akun pribadi facebook
Pak Gubernur, KPPAD Kepri Masih Vakum, 'Kasus Anak di Bawah Umur Jadi Perhatian'. Foto Mantan Ketua KPPAD Kepri, Erry Syahrial. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Keberadaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD Kepri masih vakum.

Sejak masa jabatan sejumlah komisioner KPPAD Kepri berakhir sejak 8 Februari 2021, hingga kini belum ada tanda-tanda Pemprov Kepri menggelar seleksi untuk memilih kembali sejumlah komisioner itu.

Kondisi ini begitu disayangkan mantan Ketua KPPAD Kepri, Erry Syahrial.

Ia mendesak Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri yang baru dilantik, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina untuk mengeluarkan SK perpanjangan komisioner KPPAD Kepri sampai terbentuknya komisioner KPPAD Kepri yang baru.

Apalagi menurutnya, fenomena kasus dengan anak di bawah umur sebagai korbannya saat ini menjadi perhatian publik.

Ketua KPPAD Kepri, Erry Syahrial
Mantan Ketua KPPAD Kepri, Erry Syahrial (TRIBUNBATAM.ID/ICHWAN NUR FADILLAH)

Sehingga perlu diusut oleh pihak terkait. "Hampir semua stakeholder seperti Gubernur Kepri sebelumnya, Ketua DPRD Kepri dan pimpinan Komisi IV DPRD Kepri menginginkan KPPAD Kepri yang lahir atas amanat Perda nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tetap ada melakukan tugas pengawasan dan perlindungan anak di Provinsi Kepri," kata Erry Syahrial dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Kamis (17/3/2021)

Sayangnya, saat pengawasan dari KPPAD Kepri dibutuhkan, justru tidak bisa mengawasi karena tidak adanya komisioner yang baru.

Pemberhentian proses hukum kasus hubungan terlarang orang dewasa kepada anak di bawah umur dihentikan penyidik karena adanya perdamaian.

Pencabulan anak tersebut perlu diusut pihak terkait.

Namun pihak terkait yang diharapkan melakukan pengawasan dan perlindungan anak yaitu KPPAD Kepri sejak awal Februari 2021 lalu mengalami vakum kekuasaan atau suatu kondisi yang terjadi ketika suatu pemegang kekuasaan telah kehilangan kendali atas sesuatu dan tidak ada yang menggantikan mereka.

"Hingga saat ini, belum ada perpanjangan masa jabatan komisionernya dan belum ada proses seleksi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved