Breaking News:

BINTAN TERKINI

Ketua Bawaslu Bintan Diberhentikan, Febriadinata: Saya sudah Bekerja sesuai Prosedur

Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata sudah menerima softcopy terkait putusan DKPP yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua Bawaslu Bintan

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Screenshot saat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menggelar sidang pembacaan putusan 11 perkara, Rabu (31/3/2021). Ketua Bawaslu Bintan Diberhentikan, Febriadinata: Saya sudah Bekerja sesuai Prosedur 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bintan Febriadinata diputus bersalah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Febriadinata direkomendasikan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Bintan. Namun yang bersangkutan masih tetap sebagai Komisioner Bawaslu Bintan.

Hal ini diketahui saat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) Republik Indonesia menggelar sidang pembacaan putusan 11 perkara, Rabu (31/3/2021).

Satu di antara perkara yang disidangkan itu merupakan perkara KEPP di Kabupaten Bintan.

Perkara KEPP ini diadukan oleh Sapta Priyono melalui Kuasa Hukumnya Johnson Panjaitan dan kawan-kawan (dkk).

Baca juga: Apri Sujadi di Kantor Bawaslu Bintan Hampir 6 Jam, Kekeh Tak Buat Politik Uang di Pilkada Bintan

Pengadu melaporkan Ketua dan Staf Bawaslu Kabupaten Bintan perihal penanganan perkara Sentra Gakkumdu Bawaslu Bintan terkait politik uang dalam Pilkada Bintan 2020 lalu.

Sidang pembacaan putusan perkara nomor 27-PKE- DKPP/I/2021 dengan teradu dua orang Bawaslu Bintan, yaitu Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata teradu I dan Staf Bawaslu Bintan, Sabrima Putra teradu II.

Dalam sidang yang dapat disaksikan langsung di kanal Youtube DKPP RI ini, memutuskan Febriadinata melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

DKPP menyatakan Teradu I yaitu Febriadinata Ketua Bawaslu Bintan bersalah dan direkomendasikan dicopot dari jabatannya.

Sementara Teradu II yaitu Sabrima Putra selaku staf Bawaslu Bintan, dinyatakan tidak bersalah melanggar kode etik dan diminta namanya dipulihkan kembali.

Putusan tersebut wajib dilaksanakan dalam satu pekan ke depan sejak dibacakan putusan tersebut.

Saat dikonfirmasi Kepala Sekretariat Bawaslu Bintan, Julpri Ardani terkait putusan DKPP tersebut mengaku belum dapat mengambil langkah apapun.

"Sampai saat ini kami masih menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi Kepri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata menuturkan, ia sudah menerima salinan softcopy terkait putusan DKPP RI.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved