Kronologi Kejadian Guru SD Ditembak Mati di Papua oleh Anggota KKB Pimpinan Sabinus Waker

Kelompok tersebut, kata dia, menginginkan kemerdekaan Papua dan menjadikan Papua menjadi satu negara sendiri.

Masalah tuntutan politik ingin merdeka tersebut, kata dia, tidak bisa dipungkiri memang ada di sana sejak lama, meski Pepera menghasilkan Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia, dan diakui internasional.

Kedua, lanjut dia, ada masalah ketimpangan kesejahteraan di Papua.

Meski memang tidak mudah memakmurkan Papua, kata Taufan, perasaan diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, selalu kuat.

Sebagian pihak di Papua, lanjut dia, menjadikan alasan ketidakadilan ini sebagai dasar politik ingin merdeka.

Ketiga, kata Taufan, pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi, namun tidak ada penyelesaian hukum terhadap pelakunya.

Di atas semua itu, kata dia, pendekatan Pemerintah Indonesia kepada Papua memang kurang terintegrasi.

Pembanguan fisik memang gencar dilakukan mengejar ketertinggalan di Papua.

Namun, kata Taufan, pendekatan tersebut tidak dibarengi dengan pendekatan kultural yang bisa semakin mendekatkan pemerintah pusat dengan rakyat Papua.

Perasaan diperlakukan tidak adil, diskiriminatif, kata dia, tetap menguat di hati sebagian masyarakat Papua.

Pendekatan operasi keamanan juga tidak terbukti ampuh menyelesaikan masalah, kata Taufan karena OPM dan organisasi KKB lainnya justru menguat.

Dana otsus yang sangat besar, kata dia, juga tidak terlalu banyak berdampak mengatasi ketertinggalan masyarakat Papua, baik dibandingkan provinsi lain, juga di antara orang asli Papua dengan pendatang.

Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah seharusnya ikut bertanggung jawab mengatasi masalah ini, namun kita tidak melihat peran yang signifikan dengan dana besar tadi.

Komnas HAM juga selalu mengusulkan agar mengubah pola operasi keamanan di Papua menjadi operasi kesejahteraan berdasarkan kompleksitas masalah di Papua, yang harus lebih terintegrasi antar-semua dimensi, baik politik, hukum, ekonomi, maupun kultural.

TNI-Polri, kata dia, harus bisa menjaga disiplin pasukan agar tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil.