Breaking News:

KEPRI TERKINI

Merespons Pesan Jokowi, Gubernur Kepri Gelar Rakor Soal Penyerapan Anggaran Daerah

Gubernur Kepri Ansar Ahmad bilang, percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, menjadi fokus bersama sesuai arahan Presiden Jokowi

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, Senin (19/4/2021). 

"Sampai dengan 31 Maret 2021, rata-rata capaian realisasi keuangan kabupaten/kota sebesar 9,42 persen. Capaian realisasi keuangan kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,68 persen dan terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 5,94 persen" papar Arif.

Untuk pagu DAK Fisik se-Provinsi Kepri sebesar Rp 831.396.858.000, dengan rincian DAK Fisik Provinsi Kepri Rp 195.771.881.000, dan DAK Fisik Kabupaten/Kota Rp 635.624.977.000.

"Kontribusi DAK Fisik untuk mendukung belanja modal di APBD cukup signifikan yaitu mencapai 12 persen dari total APBD se-Kepri. Oleh karenanya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin" lanjutnya.

Kepala Biro Pembangunan Aris Fariandhi menambahkan, DAK Provinsi Kepri sebenarnya dari 5 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan. Pengurangan hanya terjadi di tahun 2020 karena terjadi refocusing.

"Saya berharap pelaksanaan DAK fisik betul-betul dimanfaatkan karena merupakan mandatory spending. Selain itu pelaporan DAK fisik yang teratur merupakan salah satu indikator penambahan pagu DAK ditahun berikutnya" ujar Aris.

Sementara itu Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Teguh Dwi Nugroho melaporkan belanja APBN 2021 yang dialokasikan ke Provinsi Kepri sebesar 14,23 triliun yang Dibagi 3. Belanja kementerian/lembaga 7,12 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1,65 triliun, dan Dana bagi hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum sebesar 5,46 triliun.

"Yang diharapkan pemerintah pusat pola penyerapan anggaran supaya menjadi stimulus untuk triwulan I paling tidak 15 persen, kalau pola ini bisa dilakukan maka dapat menjadi alat percepatan pertumbuhan ekonomi kita" ungkap Teguh.

Teguh juga menjelaskan, bahwa pagu DAK fisik yang tidak merata di Kabupaten/kota karena DAK merupakan proposal based yang berdasarkan usulan daerah.

"DAK fisik harus sejalan dengan program prioritas nasional. Jadi saya harap dari pemerintah daerah mempelajari program prioritas nasional, dan mengajukan proposal yang sejalan dengan itu" jelasnya.

Selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Musni Hardi K. Atmaja mengatakan pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik. Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi di banyak negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved