Berkaca dari Timor Leste, Kemerdekaan Papua Lewat Referendum Mustahil Dilakukan Karena Hal Ini

Mengutip Kompas.com, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, keterikatan Papua dengan Indonesia selama ini sah dan sudah final.

Hal itu terjadi sejak diselenggarakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada 1969, yang disusul keputusan Majelis Umum PBB dengan mengesahkan Papua menjadi bagian kedaulatan Indonesia.

Katanya, berbeda dengan Timor Leste, Papua selama ini tidak pernah terdaftar dalam Komite Dekolonisasi PBB atau Komite 24 PBB.

Di mana Komite 24 PBB tersebut merupakan daftar negara-negara yang berpeluang merdeka.

"Kalau Timor-Timur memang ada, tetapi Papua tidak ada. Sejak '69 tidak masuk di Komite 24 itu," ungkap Mahfud.

Melansir The Sydney Morning Herald, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden bersedia membahas referendum kemerdekaan.

Namun, diyakini hal itu sulit untuk terjadi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menolak referendum.

Sosok mantan jenderal militer yang merupakan tokoh kunci dalam peristiwa-peristiwa menjelang referendum kemerdekaan Timor Timur 1999, ini juga menentang gerakan kemerdekaan itu.

Sementara Jokowi telah berbicara tentang perlunya dialog antara pendukung kemerdekaan dan pemerintah.

Membiarkan referendum kemerdekaan akan menyebabkan masalah besar di Jakarta dan merusaknya secara politik pada awal masa jabatan kedua dan terakhirnya, kata The Sydney Morning Herald.

(*)

Sumber: Intisari.grid.id