Breaking News:

TANJUNGPINANG TERKINI

Sidang PN Tanjungpinang, Hendi Yanto Didakwa Pasal Berlapis, Pengadaan Pemprov Kepri

Ketua Majelis Hakim, Eduard didampingi oleh kedua Majelis Hakim Anggota menunda persidangan selama sepekan dengan agenda menghadirkan saksi dari JPU.

TribunBatam.id/Endra Kaputra
Sidang PN Tanjungpinang, Hendi Yanto Didakwa Pasal Berlapis, Korban Merugi Rp74,8 Juta. Foto mantan pengurus Himpunan Melayu Raya (Himalaya) Kota Tanjungpinang, Hendi Yanto didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Perry Ritonga di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa( 20/4/2021) kemarin. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Mantan pengurus Himpunan Melayu Raya (Himalaya) Kota Tanjungpinang Hendi Yanto didakwa pasal berlapis oleh Jaksa penuntut umum/ JPU, Perry Ritonga.

Dalam dakwaannya dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (20/4/2021) kemarin, Perry mengungkap jika terdakwa dengan korban sudah kenal selama 2 tahun lamanya.

Terdakwa kemudian meminta bantuan modal kepada korban untuk meminta bantuan modal dalam kegiatan pengadaan atau perawatan racun api (APAR) di Biro Umum Pemprov Kepri.

Saat itu terdakwa sambil menunjukkan daftar kegiatan pengadaan tersebut kepada korban pada April 2019 lalu.

"Saat itu, terdakwa berjanji akan memberikan fee dengan syarat meminta korban membantu meminjamkan modal Rp30 juta dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa," ungkap Perry Ritonga.

SIDANG KORUPSI IZIN TAMBANG - Sidang korupsi izin tambang, anggota DPRD Bintan, Yatir hadir dengan menggunakan kemeja putih untuk menjadi saksi di sidang perkara korupsi di PN Tanjungpinang, Rabu (17/12/2020).
SIDANG KORUPSI IZIN TAMBANG - Sidang korupsi izin tambang, anggota DPRD Bintan, Yatir hadir dengan menggunakan kemeja putih untuk menjadi saksi di sidang perkara korupsi di PN Tanjungpinang, Rabu (17/12/2020). (TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Perry mengungkapkan, sekitar Agustus 2019 terdakwa kembali mengikuti kegiatan proyek cetak baliho di Provinsi Kepri.

Terdakwa kembali meminjam uang senilai Rp 10 juta dan uang itu juga ditransfer oleh korban.

"Yang bersangkutan kembali meminta tambahan modal kepada korban senilai Rp34.800.000," katanya.

Sampai ahkirnya, lanjut Perry ternyata kegiatan pemeliharan APAR dan kegiatan cetak baliho itu bukan terdakwa yang mengerjakan, tetapi CV Namula Bintan Adarma.

Sedangkan yang mengerjakan cetak baliho adalah saksi Sukaesih.

"Uang pinjaman yang diberikan korban pada terdakwa tidak dikembalikan dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri," paparnya.

Baca juga: Mantan Ketua PN Tanjungpinang Tolak Tawaran Uang Dalam Tas, Eduard Arfa: Heboh, Kasusnya di Bintan

Baca juga: Kasus Korupsi Izin Tambang, PN Tanjungpinang Gelar Sidang Putusan Dua Eks Kadis Kepri

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp74.800.000.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim, Eduard didampingi oleh kedua Majelis Hakim Anggota menunda persidangan selama sepekan dengan agenda JPU untuk menghadirkan saksi dalam perkara ini.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Tanjungpinang

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved