Breaking News:

ADVERTORIAL

Parade Foto Rapat Paripurna DPRD Anambas, Pemkab Sampaikan 3 Ranperda

DPRD Anambas menggelar rapat paripurna penyampaian tiga Ranperda oleh Pemkab Anambas yang diwakilkan Bupati Anambas Abdul Haris.

Penulis: Rahma Tika | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Rahma Tika
Rapat Paripurna DPRD Anambas bersama Pemkab di ruang rapat paripurna lantai I DPRD Anambas. 

Tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Anambas," ucap Hasnidar.

Rapat Paripurna DPRD Anambas bersama Pemkab di ruang rapat paripurna lantai I DPRD Anambas.
Rapat Paripurna DPRD Anambas bersama Pemkab di ruang rapat paripurna lantai I DPRD Anambas. (TribunBatam.id/Rahma Tika)

Sementara itu Bupati Anambas, Abdul Haris menyebutkan dalam pembentukan ranperda tersebut tentunya harus tetap memperhatikan tujuan dan sasaran serta korelasi antara kemudahan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal.

"Kabar baiknya agar investor datang ke daerah kita beri dulu kemudahan untuk tidak memungut pajak.

Itu adalah prinsip bagaimana kita menarik investor agar mereka yakin dan percaya dan ada kepastian hukum untuk berinvestasi di tempat kami," ujar Bupati Anambas, Abdul Haris.

Ia meminta kepada DPRD Anambas apabila membahas terkait pasal dan ayat yang bisa secara terang benderang menyebutkan garansi pemerintah daerah kepada investor untuk percepatan dan merangsang investor masuk ke Kepulauan Anambas.

Kemudian Ranperda terkait perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang desa yakni menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang desa yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa.

Bupati Anambas Abdul Haris bersama Ketua DPRD Anambas, Hasnidar usai rapat Paripurna DPRD Anambas dengan agenda penyampaian tiga Ranperda.
Bupati Anambas Abdul Haris bersama Ketua DPRD Anambas, Hasnidar usai rapat Paripurna DPRD Anambas dengan agenda penyampaian tiga Ranperda. (TribunBatam.id/Rahma Tika)

Dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang desa belum semua mengakomodir ketentuan yang mengatur tentang badan permusyawaratan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, sehingga untuk memberikan kepastian hukum di daerah maka perlu dilakukan perubahan ketentuan pasal pada Perda nomor 2 tahun 2016 tentang desa.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved