Breaking News:

BATAM TERKINI

Ini Syarat Biaya Berobat Warga Batam Bisa Ditanggung APBD, Dinkes Klaim Kerja sesuai SOP

Kepala Dinas Kesehatan Batam Didi Kusmarjadi menyebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar biaya berobat warga bisa ditanggung APBD

TRIBUNBATAM.id/BERES LUMBANTOBING
Ini Syarat Biaya Berobat Warga Batam Bisa Ditanggung APBD, Dinkes Klaim Kerja sesuai SOP. Foto Kadinkes Batam, Didi Kusmarjadi 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi menampik pihaknya bekerja tak sesuai Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 15 Tahun 2020.

Perwako itu tentang Pemerintah Kota (Pemko) memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis kepada fakir miskin atau orang tidak mampu.

"Kita melaksanakan sesuai Perwako," ujar Didi, Kamis (29/4/2021).

Ia melanjutkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Pertama warga yang bisa dibantu di antaranya memiliki KTP Batam, belum pernah mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, baik mandiri maupun perusahaan, dan tidak terdata di sistem BPJS.

Baca juga: CATAT! Biaya Berobat Fakir Miskin dan Orang tak Mampu di Batam Bisa Ditanggung APBD

"Syarat utamanya itu saja. Baru ada surat-surat dari kelurahan dan Dinsos lalu diproses. Kalau semuanya memenuhi syarat kita bantu," katanya.

Didi menegaskan pihaknya sudah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kalau tak mengikuti aturan, maka akan diaudit.

"Kasusnya selama ini biasanya orang sakit dulu baru mengurus jaminan kesehatannya. Peraturan tak boleh berlaku mundur. Kalau sebelumnya belum terdaftar, maka tak akan ditanggung," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi 1 DPRD Batam, Utusan Sarumaha meminta Dinkes Batam memahami Perwako Nomor 15 Tahun 2020. Mengingat, sejak tahun 2020 jika ada orang yang tidak mampu dan masuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kesehatan akan ditanggung Pemerintah melalui APBD Batam di Dinas Kesehatan.

"Artinya, orang yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS kesehatan dan tidak masuk dalam DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial) pada kementerian sosial setidaknya bisa sedikit lebih lega. Artinya tidak menanggung biaya selama perawatan," jelasnya.

Namun sejak Maret 2021 ini, Dinkes Batam terpantau tidak menerapkan seperti tahun 2020 lalu. Dimana Dinkes berpatokan kepada ID DTKS.

Artinya dengan kata lain, pasien yang bersangkutan baru bisa mendapatkan jaminan layanan kesehatan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, kemudian akan didaftarkan pada DTKS.

Halaman
12
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved