Breaking News:

KAVELING BODONG DI BATAM

Dugaan Alih Fungsi Hutan Lindung di Batam, KLHK Tangkap Direktur PT PMB di Tanjungpinang

KLHK menangkap Direktur PT PMB Ramudah Omar alias Ayung di Tanjungpinang terkait kasus dugaan alih fungsi hutan lindung di Batam

Penulis: Ichwan Nur Fadillah | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Ichwan Nur Fadillah
Dugaan Alih Fungsi Hutan Lindung di Batam, KLHK Tangkap Direktur PT PMB di Tanjungpinang. Foto lokasi kaveling bodong milik PT Prima Makmur Batam (PMB). Setelah lama menghilang tanpa jejak, Direktur PT. PMB, Ramudah Omar alias Ayung akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka 

BATAM, TRIBUNBATAM.id – Kasus dugaan alih fungsi hutan lindung menjadi kaveling bodong di Punggur, Kota Batam terus berlanjut.

Setelah lama menghilang dan kerap mangkir saat dipanggil, penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) bersama dengan korwas PPNS Bareskrim Polri akhirnya berhasil menangkap Direktur PT Prima Makmur Batam (PMB), Ramudah Omar (44) alias Ayung di Tanjungpinang pada tanggal 23 April 2021 lalu.

Ayung ditetapkan sebagai tersangka kasus perambahan dan perusakan hutan lindung untuk dijadikan kaveling bodong di kawasan hutan lindung Sei Hulu Lanjai dan Tanjung Kasam, Kecamatan Nongsa.

Penetapan terhadap Ayung merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap Komisaris PT PMB, Zazli.

Diketahui, Zazli telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Oktober 2020 lalu dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Tak cuma itu, Zazli juga dihukum denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara.

Baca juga: Konsumen Kaveling Bodong PT PMB Perjuangkan Uang Mereka Kembali, Jangan Dipidana Saja

Baca juga: Kasus Kaveling Bodong di Batam Jadi Atensi KLHK, Selain PT PMB, Satu Berkas Masih di Kejagung

Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho mengatakan, dalam pengembangan kasus ini, pihaknya tidak hanya menyidik pelaku perorangan saja.

Akan tetapi, penyidikan dilakukan berkaitan dengan kejahatan korporasi PT PMB.

Oleh sebab itu, penyidik juga menetapkan PT PMB sebagai tersangka korporasi.

“Kami tidak akan berhenti menindak kasus-kasus perusakan lingkungan dan kawasan hutan lainnya. Kasus pidana yang telah dibawa ke pengadilan oleh Gakkum KLHK dalam beberapa tahun ini sekitar 1.081 kasus,” tegas Rasio melalui Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK, Yazid Nurhuda kepada Tribun Batam, Kamis (6/5/2021).

Di antara ribuan kasus itu, terdapat beberapa kasus perambahan dan perusakan lingkungan serta kawasan hutan di Batam. Sejumlah kasus itu masih diproses oleh penyidik KLHK, termasuk kasus kejahatan perusakan lingkungan dan kawasan hutan oleh PT. KAS dan PT. AMJB.

Rasio sendiri mengaku geram dan berharap pelaku kejahatan perusakan lingkungan dan hutan ini dapat dihukum seberat-beratnya agar mendapat efek jera. Pasalnya, kerugian negara dari kasus ini sangat besar.

Kondisi hutan lindung yang diubah oleh PT PMB menjadi lahan kaveling siap bangun di Kota Batam, Provinsi Kepri.
Kondisi hutan lindung yang diubah oleh PT PMB menjadi lahan kaveling siap bangun di Kota Batam, Provinsi Kepri. (TribunBatam.id/Istimewa)

“Kami mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Batam yang telah menghukum salah satu pelakunya yaitu saudara Zazli dengan hukuman penjara 5 Tahun 6 bulan dan denda Rp 1 miliar. Kami juga mengapresiasi para Jaksa dari Kejaksaan Agung dan Kajari Batam yang terus mengawal proses persidangan kasus ini,” katanya lagi.

Selain itu, Rasio menambahkan jika kasus perusakan lingkungan dan kawasan hutan ini termasuk menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved