Breaking News:

Pemko Tanjungpinang Jadikan Hotel Lohass Fasilitas Pasien Covid-19, Rahma Ajak Warga Taat Prokes

Berdasarkan Perwako Tanjungpinang, pelaksanaan isolasi mandiri dilakukan difasilitas publik yang disediakan Pemerintah Daerah.

Editor: Rimna Sari Bangun
Pemko Tanjungpinang Jadikan Hotel Lohass Fasilitas Pasien Covid-19, Rahma Ajak Warga Taat Prokes
TRIBUNBATAM.id/ist
Hotel Lohass yang berada di Jalan Kawal, Kabupaten Bintan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19

TRIBUNBATAM.id, Tanjungpinang - Pemko Tanjungpinang telah menetapkan Hotel Lohass yang berada di Jalan Kawal, Kabupaten Bintan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 yang mulai efektif Sabtu (22/5/2021). Sebelumnya pasien isolasi mandiri ditempatkan di Gedung LPMP, KM 16 Kabupaten Bintan.

Hal ini berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Tanjungpinang Nomor 33 tahun 2021 tentang pedoman isolasi mandiri pasien terkonfirmasi corona virus disease 2019 (Covid-19) tanpa gejala dan gejala ringan di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan Perwako tersebut, pelaksanaan isolasi mandiri dilakukan difasilitas publik yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasien tanpa gejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah dengan kewajiban memenuhi syarat yaitu ruang isolasi memiliki ventilasi, cahaya, dan sirkulasi udara yang memadai.

Memiliki kamar mandi sendiri, membuka jendela secara berkala, alat makan sendiri dan setelah selesai makan segera dicuci dengan sabun, pakaian yang telah dipakai dimasukkan ke dalam plastik tertutup dan tidak boleh dicampur dengan pakaian anggota keluarga lain, mengukur suhu badan 2 kali sehari dan selalu memberikan informasi tentang kondisi kesehatannya kepada Puskesmas terdekat.

Dan untuk kepentingan pengawasan dan pemantauan, pasien isolasi mandiri wajib melaporkan kepada RT/RW, dan Lurah setempat agar dapat dilakukan pemantauan secara berkala.

Selain itu juga di dalam Perwako tersebut dijelaskan hak pasien isolasi mandiri selama berada di tempat fasilitas publik yang disediakan pemerintah, yaitu pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, konsumsi, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Setiap pasien tanpa gejala dan gejala ringan yang tidak melaksanakan kewajiban isolasi mandiri, difasilitas publik maupun di rumah sebagaimana diatur dalam Perwako dapat dikenakan sanksi administratif.

"Sanksi berupa teguran tertulis, dan tidak diberikan pelayanan publik selama 6 (enam) bulan, yaitu pelayanan administrasi kependudukan, dan pelayanan jamkesda," jelas Rahma, Jumat, (21/5/2021)

Sanksi tegas juga berlaku sama bagi Aparatur Sipil Negara. "Khusus bagi ASN yang dinyatakan sebagai pasien tanpa gejala dan pasien gelaja ringan yang tidak melaksanakan isolasi mandiri diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil," tambahnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved